Kompas.com - 28/09/2020, 15:03 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim kasus aktif Covid-19 turun usai Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut Binsar Panjaitan menangani sembilan provinsi prioritas.

"Perintah presiden 13 September lalu ke Wakil Ketua Komite (Penanganan Covid-19), Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, kita lihat data terjadi tren penurunan. Rata-rata kasus aktif kita sudah di bawah angka global atau dunia," ujar Doni Monardo seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara virtual, Senin, 28 September 2020.

Doni menyebut angka kasus aktif seminggu terakhir turun menjadi 22,5 persen akibat penurunan kasus aktif di Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Empat provinsi tersebut termasuk dalam provinsi prioritas penanganan Covid-19.

Tak hanya kasus aktif yang disebut membaik, namun juga angka kesembuhan dan kematian.

Doni menyebut presentase kesembuhan meningkat dalam dua pekan terakhir ke angka 73,8 persen.

Baca juga: Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Sementara angka kematian menurun ke angka 3,8 persen, meski masih di atas rata-rata dunia.

Kendati demikian, Doni tak turut memaparkan data penambahan kasus harian Covid-19 yang sempat menembus lebih dari 4000 kasus dan mencapai rekor tertinggi selama tiga hari berturut-turut.

Padahal, target untuk menurunkan kasus harian ini termasuk yang diminta oleh Presiden Jokowi.

Berikut data yang disampaikan Doni:

Persentase kasus aktif:

- 13 September: 25,0 persen (dunia 24,85 persen)

- 20 September: 23,6 persen (dunia 23,9 persen)

- 27 September: 22,5 persen (dunia 23,13 persen)

B. Persentase kematian:

- 13 September: 4,0 persen (dunia 3,18 persen)

- 20 September: 3,9 persen (dunia 3,1 persen)

- 27 September: 3,8 persen (dunia 3,02 persen)

C. Persentase kesembuhan:

- 13 September: 71,0 persen (dunia 71,96 persen)

- 20 September: 72,5 persen (dunia 73,0 persen)

- 27 September: 73,8 persen (dunia 73,85 persen)

Baca juga: Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Doni mengatakan, selama memimpin sembilan daerah prioritas, Luhut selalu Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional kerap menggelar rapat koordinasi untuk menyinergikan berbagai kebijakan.

Rapat itu melibatkan seluruh komponen, mencakup kementerian/lembaga, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat dan ahli bidang obat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyeragamkan semua RS dalam menangani pasien Covid-19.

"Dan sudah dibuatkan SOP yang nantinya jadi rujukan kepada seluruh pimpinan RS agar bisa mengikuti SOP yang disusun Kemenkes, didukung pakar dari lima asosiasi profesi," ujar Doni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.