Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Kompas.com - 18/09/2020, 21:13 WIB
Anggota Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro. Dok. BNPBAnggota Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Reisa Broto Asmoro menyatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta dan provinsi lain yang menerapkannya dapat mengurangi risiko terbentuknya kaster penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Reisa lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/9/2020).

"Pembatasan kegiatan masyarakat seperti PSBB diyakini dapat mengurangi resiko penularan dan terbentuknya klaster baru," kata Reisa.

Baca juga: Sebelum Tutup karena PSBB Jakarta, Pulau di Kepulauan Seribu Ini Jadi Favorit Wisatawan

Ia pun meminta masyarakat Jakarta dan provinsi lain yang menerapkan PSBB agar mematuhi seluruh aturannya sehingga penularan Covid-19 dapat menurun drastis.

Ia mengatakan, pelaksanaan PSBB tak bisa berjalan hanya dengan penegakkan aturan dari pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga peran aktif masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Hari Keempat PSBB, Pemprov DKI Tutup Sementara 22 Usaha Makanan

Ia pun meminta masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, ia mengimbau masyarakat selalu mengenakan masker, menjaga jarak bila bertemu orang, dan rajin mencuci tangan.

"Keluar rumah hanya untuk kepentingan yang mendesak. Kalaupun harus keluar rumah hindari kontak fisik ya dengan orang lain sekalipun itu adalah teman kita sendiri. Jaga jarak aman Bapak Ibu minimal 1 hingga 2 meter," kata Reisa.

"Juga kita harus sering rutin mencuci tangan dengan baik, yakni dengan sabun dan air mengalir atau kalau tidak ada gunakan lah hand sanitizer. Jadi dibawa aja kemana pun kita pergi," kata dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X