Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Presiden Minta PLBN Jadi Titik Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 17/09/2020, 11:21 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, kata Mahfud, dikatakan Presiden Jokowi pada saat peresmian PLBN Aruk di Kabupaten Sambas pada 17 Maret 2017 lalu.

“Beliau mengatakan fungsi kegiatan dari Pos Lintas Batas Negara tidak hanya untuk pengurusan administrasi dan birokrasi serta politis semata-mata, namun juga harus dimanfaatkan menjadi titik baru dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Mahfud MD dalam webinar bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Garap 4 PLBN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pernyataan itu, kata Mahfud, juga dipertegas dalam Rapat Kabinet pada 13 mei 2020. Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk menjadikan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Belum lama, beliau mengingatkan kita semua untuk melakukan percepatan dan menjadikan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi meminta jajaran kabinet meningkatkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor, melalui PLBN.

Baca juga: PLBN Motaain Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan

Selain itu, Presiden berpesan, kebijakan pembangunan ekonomi di tiga kawasan PLBN dikawal dan diselaraskan dalam program Kementerian atau Lembaga.

Mahfud menuturkan, sampai saat ini Presiden Jokowi masih memberi perhatian untuk menjadikan perbatasan sebagai titik baru pertumbuhan ekonomi. Meski belum dapat berjalan seperti yang diharapkan akibat terkendala pandemi Covid-19.

Namun, Presiden minta jajarannya untuk mengambil langkah strategis agar ekonomi perbatasan tetap bergerak.

“Tetapi khusus kali ini Presiden memberi perhatian agar segera diambil langkah-langkah untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia dengan tetap dalam bingkai menjaga kedaulatan teritori wilayah kita, menjaga ideologi dan membangun kesejahteraan rakyat,” tutur Mahfud.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com