Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2020, 14:06 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah meneken aturan mengenai batas usia pensiun bagi anggota satuan pengamanan (satpam).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tertanggal 5 Agustus 2020.

Batas usia pensiun bagi anggota satpam perorangan berbeda-beda sesuai pangkatnya.

“Untuk anggota satpam yang berasal dari orang persorangan yaitu 56 tahun bagi pelaksana, 58 tahun bagi supervisor, dan 70 tahun bagi manajer,” seperti dikutip dari draf yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Baca juga: Begini Kepangkatan Baru Satpam yang Diatur Peraturan Kapolri

Kapolri juga mengatur batas usia pensiun bagi anggota satpam yang merupakan purnawirawan Polri atau TNI.

Rinciannya, 60 tahun untuk anggota dengan golongan kepangkatan pelaksana, 65 tahun untuk supervisor, serta 70 tahun bagi manajer.

Selain itu, anggota satpam dapat mengakhiri tugasnya dengan mengundurkan diri secara sukarela.

Alasan lain tugas seorang satpam berakhir seperti tertuang dalam Pasal 30 yakni meninggal dunia, melanggar kode etik, memberi pernyataan tidak benar saat pendaftaran, atau melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun.

Pangkat bagi anggota satpam juga menjadi salah satu hal baru yang diatur.

Golongan kepangkatan manajer ditandai dengan segitiga berwarna merah. Jenjangnya terdiri dari manajer utama, manajer madya, dan manajer.

Baca juga: Alasan di Balik Warna Coklat yang Jadi Seragam Baru Satpam

Kemudian, golongan supervisor meliputi jenjang supervisor utama, supervisor madya, dan supervisor. Tanda pangkat golongan ini berupa segitiga berwarna kuning.

Terakhir, golongan pelaksana yang terdiri dari, pelaksana utama, pelaksana madya, dan pelaksana. Tanda pangkat untuk golongan ini adalah segitiga berwarna putih.

Aturan baru lainnya bagi anggota satpam yang tertuang dalam peraturan tersebut yaitu terkait seragam.

Jenis seragam satpam juga bertambah menjadi lima macam. Di peraturan sebelumnya, hanya terdapat empat macam seragam satpam.

Kelimanya terdiri dari PDH, Pakaian Dinas Lapangan Khusus (PDL Sus), Pakaian Dinas Lapangan Satu (PDL Satu), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Selain itu, seragam satpam menjadi warna coklat seperti seragam anggota kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, kemiripan warna seragam satpam dengan polisi diharapkan dapat menimbulkan kedekatan emosional hingga menumbuhkan kebanggaan.

"Menumbuhkan kebanggaan satpam sebagai pengembang fungsi kepolisian terbatas, memuliakan profesi satpam, dan menambah pergelaran fungsi kepolisian di tengah-tengah masyarakat," ucap Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Nasional
KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

Nasional
'Amicus Curiae' Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

"Amicus Curiae" Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

Nasional
Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Nasional
Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Nasional
Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Nasional
KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

Nasional
KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

Nasional
5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi 'Amicus Curiae' untuk Richard Eliezer

5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer

Nasional
Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Nasional
Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Nasional
Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.