Arab Saudi Belum Putuskan soal Umrah

Kompas.com - 16/09/2020, 07:58 WIB
Umat Muslim mengitari Kabah saat melakukan tawaf ibadah haji dengan penerapan protokol kesehatan di Masjidil Haram, Kota Mekah, Arab Saudi, Minggu (2/8/2020). Pelaksanaan haji yang istimewa tahun ini di tengah pandemi Covid-19 hanya diikuti sekitar 1.000 jemaah, dengan protokol kesehatan yang ketat. AFP/HO/SAUDI MINISTRY OF MEDIAUmat Muslim mengitari Kabah saat melakukan tawaf ibadah haji dengan penerapan protokol kesehatan di Masjidil Haram, Kota Mekah, Arab Saudi, Minggu (2/8/2020). Pelaksanaan haji yang istimewa tahun ini di tengah pandemi Covid-19 hanya diikuti sekitar 1.000 jemaah, dengan protokol kesehatan yang ketat.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menyatakan, Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum memberikan kepastian kapan penyelenggaraan umrah akan dibuka kembali.

Sekalipun demikian, Saudi sebelumnya telah memastikan bahwa izin penerbangan dan pelabuhan akan kembali dibuka setelah 1 Januari 2021.

"Terkait umrah belum ada pengumuman resmi. Pernyataan Mendagri Saudi menegaskan bahwa rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diumumkan secara bertahap, dan akan diputuskan kemudian berdasarkan perkembangan pandemik," kata Endang, seperti dilansir laman resmi Kemenag, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Arab Saudi Akan Membuka Kembali Umrah secara Bertahap

Ia memastikan, pihaknya akan terus memantau perkembangan keputusan Saudi terkait umrah, termasuk mendalami pernyataan Saudi yang berencana mengumumkan secara bertahap.

“Apakah akan dibuka untuk warga lokal terlebih dahulu atau bagaimana. Ini masih kami klarifikasi,” lanjutnya.

Endang menambahkan, pernyataan Kementerian Dalam Negeri Saudi terkait izin penerbangan dan pelabuhan nantinya juga akan diperbarui 30 hari sebelum waktu yang ditentukan dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang.

“Jika diperlukan, Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permintaan untuk menetapkan persyaratan kesehatan preventif bagi penumpang dan transportasi pada saat perjalanan, di terminal bandara, pelabuhan, dan stasiun,” ungkapnya.

Meski begitu, Saudi memberikan pengecualian dengan mengizinkan beberapa kategori warga Saudi untuk bepergian dengan mematuhi ketentuan dan persyaratan.

Baca juga: Kapan Umrah Bisa Kembali Dilakukan? Ini Perkembangan Terbaru dari KJRI Jeddah

Mereka antara lain pegawai negeri, baik sipil maupun militer, yang ditugaskan untuk tugas resmi; pegawai pada perwakilan diplomatik, konsulat, serta atase Saudi di luar negeri; pegawai lembaga publik, swasta, dan mereka yang memiliki kedudukan pekerjaan di perusahaan di luar Saudi.

Pengecualian lainnya berlaku bagi pengusaha yang bisnisnya menuntut melakukan perjalanan; pasien yang memerlukan perjalanan ke luar Saudi untuk perawatan; serta pelajar yang memerlukan perjalanan ke negara tempat mereka belajar.

“Saudi juga mengizinkan masuknya warga non-Saudi yang memiliki visa keluar dan masuk kembali, visa kerja, visa izin tinggal, atau visa kunjungan,” kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X