Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2020, 20:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan, hingga saat ini belum ada opsi untuk kembali menunda Pilkada 2020.

KPU tetap akan melaksanakan Pilkada 2020 sesuai jadwal pada 9 Desember mendatang.

"Tahapan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Raka Sandi dalam webinar bertajuk "Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020", Selasa (15/9/2020).

Raka Sandi melanjutkan, tentang opsi penundaan Pilkada 2020 pun sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2020.

Baca juga: Komisi II Minta Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP Rumuskan Sanksi Hukum untuk Tahapan Pilkada 2020

Aturan ini pun telah menjelaskan bahwa tahapan pilkada hanya ditunda sementara.

Setelah itu, tahapan Pilkada 2020 telah dimulai kembali pada 15 Juni lalu.

Sebagaimana diketahui, semula hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

"Saya kira tentang opsi penundaan sudah jelas diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2020. Mekanismenya siapa para pihak yang kemudian diberikan kewenangan oleh UU untuk mengambil keputusan itu," katanya.

Baca juga: Anggota Komisi II Minta Mendagri Libatkan Polisi Kawal Tahapan Pilkada

"Dalam hal ini sekali lagi tahapan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tambah Raka Sandi.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda karena penularan Covid-19 yang belum terkendali.

"Dengan belum terkendalinya penyebaran Covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini, maka penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat," kata Komisioner Komnas HAM Hairansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Puluhan Bakal Calon Positif Covid-19, KPU: Tahapan Pilkada Berpotensi Dijalani Tak Serentak

Apabila tahapan Pilkada tetap dilanjutkan, Hairansyah khawatir kasus Covid-19 semakin tidak terkendali sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas sehat dan hak atas rasa aman.

Menurut Hairansyah, penundaan tahapan Pilkada seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh UN tentang Policy brief on election Covid-19 bahwa pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting.

"Namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik (human security) dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Nasional
Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Nasional
Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Nasional
Melihat NU di Kamar Politik

Melihat NU di Kamar Politik

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu 'Reshuffle', Ada Apa?

Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu "Reshuffle", Ada Apa?

Nasional
Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini?

Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet Hari Ini?

Nasional
Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Nasional
Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Nasional
Anies Baswedan Kantongi Tiket Pilpres 2024, Siapa Pantas Jadi Cawapres?

Anies Baswedan Kantongi Tiket Pilpres 2024, Siapa Pantas Jadi Cawapres?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.