Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Epidemiolog: Pelaksanaan Protokol Kesehatan Tidak Konsisten

Kompas.com - 10/09/2020, 20:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan protokol kesehatan yang tidak konsisten oleh pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya kasus penularan Covid-19.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sudah baik. Namun menurut Laura, pemerintah perlu mencermati pelaksanaannya di lapangan.

"Misalnya protokol kesehatan, PSBB, testing secara masif dan lain-lain. Hanya saja, pelaksanaannya seperti apa, itu yang perlu kita cermati," ujar Laura saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.861, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 207.203

Laura mencontohkan, pemerintah pusat menganjurkan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.  Akan tetapi sejumlah kepala daerah justru membuat kerumunan massa pada tahapan Pilkada 2020. 

Kondisi ini, kata dia, merupakan contoh tidak konsistennya penerapan protokol kesehatan oleh jajaran pemerintah itu sendiri.

Ketika terjadi kerumunan, maka ada potensi penularan Covid-19 sehingga menambah jumlah kasus baru.

"Jadi semua kebijakan itu tentu perlu intervensi, perlu evaluasi pelaksanaannya seperti apa?" tuturnya.

Sementara itu, inkonsistensi pemerintah akan diikuti oleh masyarakat. Terlebih, ketika kondisi pandemi Covid-19 berkepanjangan, sementara masyarakat perlu bekerja atau beraktivitas.

"Masyarakat ada yang lalai, ada yang kurang patuh karena melihat kondisi yang ada," kata Laura.

Baca juga: UPDATE 10 September: Rekor, Tambah 3.861 Kasus Covid-19 dalam 24 Jam

Laura mengingatkan, kondisi penularan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda menurun. Pada Kamis ini, jumlah kasus baru mencapai 3.861 kasus.

Bukan tidak mungkin, kata dia, dalam beberapa hari mendatang penambahan kasus harian mencapai 4.000-an kasus.

"Bisa jadi dalam beberapa hari mendatang seperti itu. Kalau kita melihat, kondisi perkembangan Covid-19 di Indonesia masih kabur," katanya.

"Artinya, belum jelas kapan puncaknya, belum jelas berapa penambahan selanjutnya dan belum terlihat kapan akan menurun," ucap Laura.

Namun, di sisi lain, dia menilai penambahan kasus dalam jumlah besar ada sisi positifnya, yakni pemeriksaan yang makin meningkat. Hanya saja, perlu dievaluasi lebih lanjut apakah testing dilakukan secara konsisten.

"Kemudian tentu saja kembali lagi, dengan angka kasus yang semakin tinggi, protokol kesehatan harus lebih disiplin diterapkan," tegas Laura.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 3.861 Kasus Baru Covid-19, 1.274 Ada di DKI Jakarta

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com