Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Akan Atur Standardisasi Tarif PCR Test untuk Rumah Sakit Swasta

Kompas.com - 09/09/2020, 16:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan, pihaknya dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengatur standardisasi tarif metode polymerase chain reaction (PCR) di rumah sakit swasta.

Menurut Dody, standardisasi tersebut harus dilakukan menyusul banyak rumah sakit swasta yang mengambil keuntungan dari PCR tes.

"Saat ini kita sedang siapkan standar biaya untuk RS swasta, kami sedang siapkan, jadi mungkin nanti kepala BNPB akan berikan saran ke Menkes," kata Dody dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

"Memang persoalanannya RS swasta menarik mahal sekali dan memang itu apa adanya karena mereka RS komersial yang terlalu meningkatkan margin keuntungannya," sambungnya.

Baca juga: Biaya PCR di RS Swasta Mahal, BNPB: Mereka Terlalu Meningkatkan Margin Keuntungan

Kendati demikian, Dody tak menyebutkan nama-nama rumah sakit swasta yang mematok harga PCR tes dengan harga tinggi.

Dody mengatakan, saat ini pihaknya sudah memiliki usulan standar tarif PCR tes, yakni sebesar Rp 500.000.

"(Di bawah Rp 500.000) itu berdasarkan daripada biaya penyedia testing yang sudah dibiayai oleh BNPB saat ini. Kalau nanti ditambah ke RS swasta tinggal ditambah biaya margin keuntungan yang wajar," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, masyarakat masih kesulitan untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Doni Monardo: Ada RS Patok Tarif Tes PCR Rp 2,5 Juta, padahal Bisa Rp 500.000

Salah satu kendalanya, tarif tes PCR yang dipatok di atas Rp 2,5 juta oleh rumah sakit (RS). Padahal, kata Doni, biaya untuk tes PCR hanya sekitar Rp 500.000.

"Ada RS yang mematok harga tes PCR swab sampai di atas Rp 2,5 juta, padahal harga rutin atau harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak akan lebih dari Rp 500.000 per pemeriksaan spesimen," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Kendati demikian, Doni tak menjelaskan rumah sakit mana yang mematok harga tinggi untuk sekali pemeriksaan spesimen.

Baca juga: Memahami PCR dan Rapid Test pada Hasil Lab Covid-19, Seperti Apa?

Doni mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan jutaan reagen ke semua daerah agar bisa melakukan swab test secara gratis.

"Dan memang kalau dilihat 51 persen mereka yang sekarang mengikuti swab test ini adalah gratis. Itu adalah lab-lab yang dikelola pemerintah," ujarnya.

Terkait harga tes PCR yang tinggi, Doni akan berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dalam menetapkan standar harga atau tarif untuk tes PCR.

Dengan begitu, pihak rumah sakit dan masyarakat tidak akan dirugikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com