Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya PCR di RS Swasta Mahal, BNPB: Mereka Terlalu Meningkatkan Margin Keuntungan

Kompas.com - 09/09/2020, 15:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi menyoroti mahalnya harga tes Covid-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR) di rumah sakit swasta.

Menurut Dody, biaya PCR tes yang dipatok cukup mahal itu, dikarenakan rumah sakit swasta berorientasi pada komersial dan ingin mendapat keuntungan.

Hal tersebut disampaikan Dody, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

"Memang itu apa adanya karena mereka RS komersial yang terlalu meningkatkan margin keuntungannya," kata Dody.

Baca juga: Doni Monardo: Ada RS Patok Tarif Tes PCR Rp 2,5 Juta, padahal Bisa Rp 500.000

Berdasarkan hal itu, Dody mengatakan, pihaknya dan Kementerian Kesehatan akan mengatur standarisasi tarif PCR tes untuk rumah sakit swasta.

Ia mengatakan, pihaknya sudah memiliki standar tarif tersendiri terhadap PCR tes yakni di bawah Rp500 ribu.

"(Di bawah Rp500 ribu) itu berdasarkan dari pada biaya penyedia testing yang sudah dibiayai oleh BNPB saat ini. Kalau nanti ditambah ke RS swasta tinggal ditambah biaya margin keuntungan yang wajar," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, masyarakat masih kesulitan untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Pemerintah Akan Atur Batas Atas Harga Tes Usap di RS Nonrujukan Covid-19

Salah satu kendalanya, tarif tes PCR yang dipatok di atas Rp 2,5 juta oleh rumah sakit (RS). Padahal, kata Doni, biaya untuk tes PCR hanya sekitar Rp 500.000.

"Ada RS yang mematok harga tes PCR swab sampai di atas Rp 2,5 juta, padahal harga rutin atau harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak akan lebih dari Rp 500.000 per pemeriksaan spesimen," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Kendati demikian, Doni tak menjelaskan rumah sakit mana yang mematok harga tinggi untuk sekali pemeriksaan spesimen.

Doni mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan jutaan reagen ke seluruh daerah agar bisa melakukan swab test secara gratis.

Baca juga: Doni Monardo: Presiden Minta Harga Tes Covid-19 Tak Beratkan Masyarakat

"Dan memang kalau dilihat 51 persen mereka yang sekarang mengikuti swab test ini adalah gratis. Itu adalah lab-lab yang dikelola pemerintah," ujarnya.

Terkait harga tes PCR yang tinggi, Doni akan berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dalam menetapkan standar harga atau tarif untuk tes PCR.

Dengan begitu, pihak rumah sakit dan masyarakat tidak akan dirugikan.

"Supaya harganya standar, kami tidak ingin pengusaha yang membeli alat, membangun jaringan, mereka rugi, tapi kami juga tidak ingin masyarakat mengalami kerugian. Jadi kami akan libatkan BPKP untuk memutuskan harga yang layak sehingga berjalan dengan baik," ucap Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Bantah Jegal Anies dengan Usung Sohibul Iman, tapi Bertemu Surya Paloh Sebelumnya

PKS Bantah Jegal Anies dengan Usung Sohibul Iman, tapi Bertemu Surya Paloh Sebelumnya

Nasional
Prabowo Disebut Setuju Presiden Dipilih MPR Lagi, Gerindra: Masih Konsentrasi Pelantikan Presiden

Prabowo Disebut Setuju Presiden Dipilih MPR Lagi, Gerindra: Masih Konsentrasi Pelantikan Presiden

Nasional
Menko Polhukam Mau Kumpulkan Camat-Kades, Beberkan Data Pemain Judi Online

Menko Polhukam Mau Kumpulkan Camat-Kades, Beberkan Data Pemain Judi Online

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Airlangga: Nanti Kita Lihat

PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Airlangga: Nanti Kita Lihat

Nasional
Polda Jabar Mangkir Sidang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Mengadu ke Menko Polhukam

Polda Jabar Mangkir Sidang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Mengadu ke Menko Polhukam

Nasional
KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Nasional
Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Nasional
PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

Nasional
Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Nasional
PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

Nasional
KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

Nasional
Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com