IWAPI: UMKM Harus Diselamatkan Lebih Dulu karena Menyangkut Perempuan dan Anak

Kompas.com - 09/09/2020, 11:31 WIB
Ilustrasi UMKM produksi masker non medis. ShutterstockIlustrasi UMKM produksi masker non medis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengatakan usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM) harus diselamatkan terlebih dahulu di tengah pandemi Covid-19 ini.

Nita mengatakan, UMKM sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan Indonesia termasuk perempuan dan anak.

"UMKM harus diselamatkan terlebih dahulu yang menyangkut kesejahteraan, termasuk perempuan dan anak," kata Nita dalam webinar bertajuk Perkuat Ekonomi Perempuan dalam Menghadapi Tata Kehidupan Normal Baru yang digelar Kementerian PPPA, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Pelaku UMKM di Salatiga Minati BLT, Ratusan Terganjal Persyaratan

Nita mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, data Kementerian Koperasi dan UMKM pada Mei 2020 menunjukkan terdapat 163.713 UMKM yang terdampak.

Bahkan data Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada Juni 2020 menunjukkan terdapat 185.184 UMKM dan 2.322 koperasi yang terdampak.

"Artinya UMKM yang biasanya jadi pahlawan, kini terdampak, sedangkan UMKM punya kontribusi signifikan untuk produk domestik bruto (PDB) yaitu 60 persen atau sekitar Rp 694 triliun," kata dia.

Pada 2018 ekspor dari UMKM juga terbilang bagus yakni mencapai Rp 293 triliun.

UMKM juga paling banyak menyerap tenaga kerja, yakni 98 persen atau sekitar 116,98 juta orang.

"Tahun 1998 dan 2008 UMKM menjadi pahlawan ekonomi, tapi di pandemi Covid-19 adalah yang paling terdampak," kata dia.

Oleh karena itu dengan adanya bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, ia berharap UMKM dapat menjadi dinamisator.

Baca juga: Teten: Seluruh Resources Harus Diarahkan untuk UMKM yang Masih Bertahan

Terutama agar perekonomian Indonesia tidak terjebak krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan bantuan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Anggaran tersebut direalisasikan ke dalam beberapa program, yakni pemberian dana pemerintah ke bank-bank himpunan bank milik negara (himbara), bantuan Presiden (banpres) produktif, serta subisidi bunga UMKM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X