Teten: Seluruh Resources Harus Diarahkan untuk UMKM yang Masih Bertahan

Kompas.com - 04/09/2020, 17:35 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki  dalam acara Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM secara virtual,  Senin (17/8/2020). DOKUMENTASI HUMAS KEMENKOP UKMMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM secara virtual, Senin (17/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, tak sedikit UMKM yang gulung tikar sehingga membuat para pelakunya menjadi kelompok miskin baru.

Agar mereka tetap bertahan sebagai pilar ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19, maka seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah saat ini harus diarahkan untuk mendorong para pengusaha UMKM yang masih bertahan di situasi pandemi Covid-19.

"Supaya efektif dalam membantu UMKM dan menempatkannya sebagai pilar ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19, memang seluruh resources pemerintah harus diarahkan kepada UMKM yang masih bisa bertahan saat ini," ujar Teten di acara Forum Merdeka Barat 9 yang digelar secara daring, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: Hari Pelanggan Nasional, PLN Beri Diskon 75 Persen untuk UMKM yang Ingin Tambah Daya, Simak Caranya

Teten mengatakan, UMKM yang masih bisa bertahan dan tumbuh harus didukung habis-habisan oleh pemerintah baik dari segi pembiayaan maupun permintaan dalam penyerapan produknya.

Dalam mendorong mereka yang masih bertahan, kata Teten, pemerintah sudah membantu melalui beberapa program.

Antara lain dari segi pembiayaan baik program restrukturisasi kredit, subsidi bunga, pinjaman baru lebih murah, kredit usaha rakyat (KUR) ultra mikro yang bunganya diturunkan hingga nol persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Penyaluran BLT UMKM Rp 2,4 Juta Rampung Akhir September, Sudah Daftar?

Termasuk bagi pelaku UMKM yang tidak memenuhi poin mendapatkan pinjaman bank (unbankable) juga mendapat bantuan pemerintah yang dianggarkan sebesar Rp 22 triliun.

Bahkan penerima pelaku UMKM unbankable tersebut, kata dia akan terus ditambah hingga mencapai jumlah 15 juta.

"Kami optimistis (bisa ditambah) karena ada beberapa anggaran terutama subsidi bunga yang estimasinya terlalu besar, bisa dialihkan untuk UMKM karena penyerapannya rendah," kata dia

Sementara itu, kata Teten, bagi pelaku UMKM yang tidak bisa bertahan, maka mereka akan didorong untuk dimasukkan ke dalam program bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Wakil Wali Kota Ini Terima Endorse Gratis dari UMKM yang Kesulitan pada Masa Pandemi

Hal tersebut dikarenakan mereka sudah terhitung sebagai kelompok miskin baru.

"Yang sudah tidak bisa bertahan, permintaan mereka sudah turun, tidak ada, mereka harus digolongkan kelompok miskin baru sehingga didorong masuk program bansos karena dikasih modal tak mungkin, dipaksakan ambil modal dari bank macet malah makin memberatkan mereka untuk bangkit lagi. Dibansoskan saja," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X