Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Kampanye Pakai Masker, Kini Pemerintah Gencarkan Ajakan Jaga Jarak

Kompas.com - 07/09/2020, 13:19 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya telah selesai melakukan kampanye masif untuk mengajak masyarakat menggunakan masker.

Selanjutnya, mulai hari ini pemerintah akan memulai gerakan kampanye lainnya, yakni mengajak masyarakat menjaga jarak.

"Kita melanjutkan kampanye yang kemarin adalah memakai masker, maka akan dilanjutkan untuk menjaga jarak mulai tanggal 7 September atau hari ini sampai dengan 6 Oktober," kata Airlangga dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Tagline-nya, ayo jaga jarak dan hindari kerumunan," sambung Airlangga.

Baca juga: Lari di Luar Ruangan, Jangan Lupa Terapkan Aturan Jaga Jarak

Airlangga menekankan, kampanye jaga jarak ini penting khususnya terkait kontestasi pilkada 2020 yang akan segera berlangsung.

Sebelumnya, banyak dari bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dengan membawa massa saat mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum.

"Terutama ini dari berbagai pendaftaran pilkada ada beberapa yang membuat kerumunan dan tentu diharapkan tadi oleh Bapak Presiden melalui Mendagri dan aparat penegak hukum untuk mengingatkan sesuai dengan aturan KPU yang sudah ada," kata Airlangga.

Baca juga: Anies Minta Internet Gratis Pemprov DKI Munculkan Pesan Pop-up Jaga Jarak

Setelah kampanye jaga jarak ini rampung, maka pemerintah akan melanjutkan dengan kampanye cuci tangan pakai sabun.

"Kampanye berikutnya nanti dilanjutkan 7 Oktober sampai 6 November yaitu ayo cuci tangan dan pakai sabun karena tanggal 15 Oktober adalah global handwashing day," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang menginstruksikan agar kampanye protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dilakukan secara bertahap, mulai dari mengenakan masker terlebih dulu.

Jokowi menilai masyarakat di kalangan ekonomi menengah bawah sulit menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai 160.165, Masyarakat Diingatkan Lagi untuk Jaga Jarak

Sebab, kampanye dilakukan bersamaan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

"Kalau (sosialisasi) barengan mungkin yang menengah atas bisa ditangkep dengan cepat, tapi yang di bawah ini menurut saya memerlukan (sosialisasi) satu per satu kata Jokowi saat rapat terbatas 'Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Saya ingin fokus saja mungkin dalam dua minggu kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya. Tidak dicampur urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com