Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Soroti Tes Usap yang Belum Merata di Semua Provinsi

Kompas.com - 07/09/2020, 11:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan mendesain perencanaan tes usap (swab) untuk mendeteksi penularan virus Covid-19 agar merata di semua provinsi.

Ia melihat, saat ini tes usap yang dilakukan belum merata di semua provinsi. Akibatnya, jumlah tes usap antara provinsi yang satu dan yang lain masih timpang.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Jangan sampai yang saya lihat, ada provinsi yang sudah melakukan tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testing-nya masih rendah sekali," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Razia Masker di Tempat Hiburan Malam Pontianak, 9 Orang Didenda dan Di-swab

Ia yakin, dengan adanya desain perencanaan tes usap secara makro, tak akan ada lagi ketimpangan.

Dengan demikian, hasil tes usap bisa merata dan bisa merepresentasikan penyebaran Covid-19 di Indonesia secara valid.

"Jadi desain perencanaan itu harus betul-betul komprehensif. Menyangkut berapa jumlah lab yang harus ada di sebuah provinsi, berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi. Perencanaan itu kita perlukan," kata Jokowi.

"Sehingga kelihatan nanti, kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana dan strategi jejaring lab, strategi jejaring lab ini penting. Jadi bukan berdasarkan wilayah administrasi, tapi sekali lagi desain perencanaan harus betul-betul ada dan disiapkan," kata Jokowi.

Baca juga: Minta Perusahaan Rutin Tes Swab Karyawannya, Ridwan Kamil: Jadikan Investasi, Bukan Beban

Seperti diketahui, saat ini DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak melakukan tes usap. Dalam sepekan terakhir, Jakarta telah mengetes 46.691 orang.

Adapun total orang yang telah menjalani tes usap di Indonesia hingga kini mencapai 1.401.513 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com