Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Pemerintah Prioritaskan Penanganan Krisis Kesehatan

Kompas.com - 04/09/2020, 22:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, semestinya pemerintah memprioritaskan penanganan krisis kesehatan daripada sektor kesehatan.

Bambang mengatakan sektor kesehatan harus diprioritaskan lantaran hal itu menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi.

"Kami mendorong pemerintah agar dapat memfokuskan dan memprioritaskan terlebih dahulu perbaikan penanganan krisis kesehatan, seperti peningkatan kapasitas uji Covid-19," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19: Perhatikan Dosis Vitamin untuk Tingkatkan Imun Tubuh

"Karena sejatinya penyebab utama masalah perekonomian adalah krisis kesehatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19," lanjut dia.

Ia pun meminta pemerintah mengkaji secara mendalam situasi saat ini, guna menetapkan kebijakan yang dapat diandalkan untuk menangani pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian, lanjut Bambang, kebijakan tersebut menyelesaikan krisis kesehatan sekaligus ekonomi yang muncul.

"Pemerintah perlu mencanangkan kembali strategi baru untuk pemulihan di sektor kesehatan dan ekonomi yang lebih signifikan dan sesuai dengan situasi maupun kondisi saat ini," kata Bambang.

Baca juga: Sekda Banyuwangi Positif Covid-19, Bupati Jamin Pelayanan Publik Tetap Normal

"Sebab jika tidak, krisis kesehatan dapat menjadi krisis ekonomi juga berpotensi menimbulkan krisis sosial hingga krisis politik, yaitu krisis sosial seperti dampak pengangguran dan tingkat kriminalitas dapat semakin meningkat," lanjut politisi Partai Golkar itu.

Seperti diketahui, dalam tiga hari terakhir penambahan kasus baru Covid-19 dalam tiga hari terakhir mencapai lebih dari 3.000. Bahkan pada Kamis (3/9/2020), kasus harian mencapai rekor tertinggi dengan jumlah 3.622 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com