Kompas.com - 04/09/2020, 19:27 WIB
Walikota Bandung Oded M Danial dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus RTH tahun 2012 dan 2013. KOMPAS.COM/AGIE PERMADIWalikota Bandung Oded M Danial dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus RTH tahun 2012 dan 2013.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Bandung Oded Mohamad Danial sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Kota Bandung, Jumat (4/9/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengonfirmasi soal penganggaran pengadaan tanah RTH Kota Bandung tersebut.

"Penyidik mengkonfirmasi perihal pengetahuan saksi mengenai proses penganggaran pengadaan tanah RTH Kota Bandung tahun 2012-2013," kata Ali, Jumat.

Baca juga: Dipanggil KPK sebagai Saksi, Wali Kota Bandung Dicecar 6 Pertanyaan

Oded diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Ia diperiksa untuk tersangka Dadang Suganda.

Sementara itu, ditemui usai pemeriksaan di Polrestabes Bandung, Oded mengaku disodori lima hingga enam pertanyaan oleh penyidik.

"Alhamdulillah saya tadi diperiksa sebagai saksi dimintai keterangan atas RTH di Kota Bandung. Gak banyak (pertanyaan) sekitar lima atau enam pertanyaan," kata Oded.

Oded menyebut bahwa dirinya ditanya seputar fungsi dewan dan proses pembahasan anggaran.

"Yang pertama tupoksi dewan biasa itu, kemudian bagaimana proses pembahasan anggaran dulu dan yang lainnya yang memang ditanya juga apakah kenal dengan nama Pak Dadang ya," kata Oded. 

Baca juga: Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Kembali Panggil Wali Kota Bandung

Ketika disingung apakah dirinya kenal dengan Dadang, Oded mengaku yang bersangkutan merupakan orang yang dikenal.

"Saya kenal. Orang memang kenal. Kenalnya kan setiap orang kenal dia, dia orang dikenal kan. Cuman kenalnya di acara-acara umum," ucap Oded.

Ketika ditanya soal RTH, Oded mengatakan bahwa dirinya sudah menganggarkan soal itu, menurutnya hal itu merupakan amanat undang-undang.

Dalam perkara ini, Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

"Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah," kata Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019). 

Baca juga: Kasus RTH Kota Bandung, KPK Panggil Wali Kota Bandung dan Wakil Bupati Sumedang

Penetapan Dadang sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tersangka sebelumnya yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat.

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung ini mencapai Rp 69 miliar.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hatta tentang Sahur di Hari ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cerita Hatta tentang Sahur di Hari ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Nasional
UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

Nasional
Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Nasional
Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X