Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Jangan Permainkan dan Bohongi Rakyat

Kompas.com - 02/09/2020, 18:00 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan para pasangan calon kepala daerah usungan PDI-P agar tidak mempermainkan dan membohongi rakyat.

Mega mengatakan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan penuh negara.

"Rakyat tuh, pemegang kedaulatan. Jangan dipermainkan. Bisa suatu saat dibohongi, tapi bukan berarti setiap saat," katanya ketika memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Megawati: Kenapa Ya, Rakyat di Sumbar Belum Suka PDI-P?

Ia berpesan kepada paslon agar tidak melakukan praktik politik uang saat mengikuti pilkada.

Menurut Mega, saat ini rakyat sudah makin pintar dalam memilih.

"Mereka (rakyat) sudah bisa melihat. Mereka sebenarnya dengan pemilu langsung, kalau pemilu langsungnya atau pun pilkadanya itu benar-benar yang namanya 'luber jurdil'," tuturnya.

Mega kemudian mencontohkan saat PDI-P memutuskan mengusung Joko Widodo di Kota Solo.

Kala itu, kata dia, Jokowi bukan siapa-siapa. Namun, karena kesolidan dan kerja keras partai, karier politik Jokowi melesat hingga kini duduk di kursi RI-1.

Baca juga: Megawati: Saya Pilih Jokowi dengan Hati Bersih, Tidak secara Pragmatis

"Kalau diingat, Pak Jokowi waktu saya usulkan, orang banyak bertanya kepada saya kayak enggak ada orang aja, Bu. Yang namanya Jokowi itu yang tadi saya katakan, siapa? Tapi dengan kita solid, rakyat melihat calon pemimpinnya seperti apa," kata Mega.

"Rakyat itu makin hari makin pintar. Mereka hanya tidak bisa bicara, mereka mendengar, melihat. Apalagi setelah diberi hak langsung bisa memilih, sangat pintar. Pikiran mereka pun berjalan," tegasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com