Kemendikbud Perpanjang Penyampaian Data Nomor Ponsel Pelajar

Kompas.com - 01/09/2020, 16:44 WIB
Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri memberikan klarifikasi terkait siswa Papua yang terpapar Covid-19, Kamis (13/8/2020). Tangkapan layar Zoom KemendikbudDirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri memberikan klarifikasi terkait siswa Papua yang terpapar Covid-19, Kamis (13/8/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperpanjang tenggat waktu penyampaian data nomor ponsel siswa ke dalam apalikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) hingga 11 September 2020.

Penyampaian data tersebut penting dilakukan agar para peserta didik mendapatkan bantuan kuota internet gratis sebesar 35 GB per bulan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.

Rencananya, pemberian kuota internet tersebut akan disalurkan selama empat bulan ke depan.

Baca juga: Sejumlah Pertanyaan tentang Program Kuota Internet Gratis Kemendikbud

"Pemberian kuota internet tersebut diberikan sesuai dengan nomor yang dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik," kata Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Jumeri, Selasa (1/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Sedianya, batas waktu penyampaian data nomor ponsel itu ditargetkan rampung pada awal September 2020. Namun, tenggat waktu itu akhirnya diperpanjang merujuk Surat Edaran Ditjen PAUD Dikdasmen Nomor 8310/C/PD/2020 Mengenai Pemberitahuan Tentang Subsidi Kuota Internet yang ditandatangani pada Jumat (29/8/2020) lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemendikbud sebelumnya telah mendapatkan lampu hijau untuk memberikan bantuan berupa kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen yang mengikuti kegiatan PJJ.

Baca juga: Sekolah Negeri Ini Pinjamkan Gawai ke Siswa dan Beri Kuota untuk PJJ

Adapun bantuan yang diberikan rencananya akan disalurkan mulai September hingga Desember 2020 dengan besaran kuota yang bervariasi.

Untuk guru, besaran bantuan yang diberikan syaitu 42 GB. Sementara untuk dosen dan mahasiswa besaran kuota yang diberikan masing-masing 50 GB.

Dengan bantuan subsidi tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan hasil belajar antara siswa mampu dan tidak mampu.

"Sekarang siswa yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin, diberikan bantuan kuota internet. Kami harap dengan bantuan kuota internet tersebut siswa semakin mudah dalam mengakses PJJ secara daring," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X