Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ciptakan Ketahanan Pangan, Wapres: Pemerintah Tambah Luas Lahan Sawah

Kompas.com - 01/09/2020, 13:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan menambah luas lahan sawah untuk menciptakan ketahanan pangan.

Sebab, saat ini lahan sawah kurang karena alih fungsi lahan.

Padahal, menurut Ma'ruf, ketahanan pangan nasional sangat penting mengingat saat ini tengah terjadi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah telah menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah, antara lain melalui pengembangan pangan skala luas (food estate)," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Kurangi Ketergantungan Beras, Wapres Sebut Diversifikasi Pangan Perlu Digencarkan

Ia mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk jangka menengah dan panjang serta memerlukan perencanaan yang baik, kehati-hatian, tidak sporadis, serta kalkulasi hasil produksi yang nyata.

Oleh karena itu, ia meminta kalangan akademisi berpartisipasi aktif dengan mengawal rencana tersebut sehingga tak kehilangan momentum dan dapat berjalan sesuai harapan.

Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektare pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektare pada tahun 2019.

Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menurun dari 11,38 juta hektare menjadi 10,68 juta hektare pada tahun 2019.

"Itu diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48 juta hektare pada tahun 2020. Mengamati perkembangan ini maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali," kata dia.

Beberapa langkah lainnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang dilakukan pemerintah yakni intensifikasi pertanian, diversifikasi, penguatan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD), serta membangun lumbung pangan masyarakat (LPM).

Terlebih, Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO juga sudah mengingatkan terjadinya kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Wapres: Optimalkan Lahan Pertanian

FAO bahkan telah meminta negara-negara penghasil pangan besar di dunia mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri.

"Paralel dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah juga secara konsisten akan menjaga kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian khususnya pangan," kata dia.

Ma'ruf pun berharap, berbagai langkah tersebit juga dapat menjaga pertumbuhan positif di sektor pertanian secara berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com