Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi Ketergantungan Beras, Wapres Sebut Diversifikasi Pangan Perlu Digencarkan

Kompas.com - 01/09/2020, 13:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan harus lebih digencarkan.

Kampanye tersebut dibutuhkan, kata dia, untuk mengurangi ketergantungan atas konsumsi beras sehingga pemenuhan pangan tidak selalu harus dengan beras.

Pasalnya, di Indonesia masih banyak komoditas lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan pangan pokok selain beras.

"Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras, diperlukan kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan," kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

"Pemenuhan pangan tidak selalu beras karena masih banyak komoditas lain di setiap daerah," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Wapres: Optimalkan Lahan Pertanian

Ma'ruf mengatakan, Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris.

Salah satu kekayaan sumber daya alamnya, kata dia, berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi.

"Saat ini terdapat 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di Tanah Air," kata dia.

Ketergantungan terhadap beras dengan beralih ke pangan lainnya dibutuhkan mengingat pada masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, diperkirakan produksi beras akan lebih kecil dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

Salah satu penyebabnya adalah banyaknya alih fungsi lahan sawah sehingga membuat produksi beras menurun.

Pasalnya, alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di masa pandemi Covid-19, tetapi sudah berlangsung jauh sebelum itu.

Baca juga: Banyak Alih Fungsi Lahan, Wapres Sebut Ketahanan Pangan Jadi Tantangan

Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektar pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektar pada tahun 2019.

Sementara itu, menurut perhitungan BPS, luas panen dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menurun dari 11,38 juta hektar menjadi 10,68 juta hektar pada tahun 2019.

"Itu diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48 juta hektar pada tahun 2020. Mengamati perkembangan ini maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali," kata dia.

Ditambah lagi, prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tahun ini juga terjadi terjadi musim kemarau yang lebih kering mulai Juni 2020.

Setidaknya, terdapat 30 persen wilayah pertanian yang akan mengalami kemarau lebih kering.

Baca juga: Wapres Sebut Produksi Beras Diperkirakan Akan Lebih Sedikit Tahun Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com