Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Produksi Beras Diperkirakan Akan Lebih Sedikit Tahun Ini

Kompas.com - 01/09/2020, 11:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, produksi beras di Tanah Air diperkirakan akan lebih sedikit tahun ini, di masa pandemi Covid-19.

Salah satu penyebabnya adalah masih terjadinya alih fungsi lahan, terutama lahan sawah.

"Produksi beras kita diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2018 dan 2019, walaupun masih akan menyisakan sedikit surplus pada akhir tahun 2020," kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Banyak Alih Fungsi Lahan, Wapres Sebut Ketahanan Pangan Jadi Tantangan

Ia mengatakan, terjadinya alih fungsi lahan di Tanah Air menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia.

Berubahnya fungsi lahan sawah, kata dia, berdampak sangat luas sehingga memunculkan ancaman ketahanan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan ekologi di pedesaan.

Pasalnya, alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di masa pandemi Covid-19 tetapi sudah berlangsung jauh sebelum itu.

Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektare pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektare pada tahun 2019.

Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menurun dari 11,38 juta hektare menjadi 10,68 juta hektare pada tahun 2019.

"Itu diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48 juta hektare pada tahun 2020. Mengamati perkembangan ini maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali," kata dia.

Baca juga: Mentan: Kalimantan Selatan Bagian Lumbung Pangan Nasional

Ditambah lagi, prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tahun ini juga terjadi terjadi musim kemarau yang lebih kering mulai Juni 2020.

Setidaknya, terdapat 30 persen wilayah pertanian yang akan mengalami kemarau lebih kering.

Padahal, kata dia, Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO sudah mengingatkan terjadinya kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 ini.

FAO bahkan telah meminta negara-negara penghasil pangan besar di dunia mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri.

"Oleh karena itu perlu perhatian khusus untuk dapat mencukupi kebutuhan beras di awal tahun 2021, karena kita belum memasuki musim panen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com