Soal Subsidi Internet, JPPI: Bagaimana dengan Sekolah di Daerah Tanpa Sinyal dan Listrik?

Kompas.com - 28/08/2020, 10:37 WIB
Seorang siswa Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT asal Kecamatan Elar harus menumpang di rumah temannya di Kampung Nunur, Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari sekolahnya dengan media internet, Selasa, (11/8/2020). (KOMPAS.com/MARKUS MAKUR) KOMPAS.COM/MARKUS MAKURSeorang siswa Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT asal Kecamatan Elar harus menumpang di rumah temannya di Kampung Nunur, Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari sekolahnya dengan media internet, Selasa, (11/8/2020). (KOMPAS.com/MARKUS MAKUR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, pemberian bantuan kuota internet kepada siswa hingga dosen dalam mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak efektif di semua sekolah.

Menurut Ubaid, bantuan tersebut hanya efektif untuk sekolah yang memiliki jaringan internet dan listrik yang baik.

“Bantuan kuota internet ini hanya efektif untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah yang tidak punya problem dengan sarana jaringan internet dan kelistrikan. Bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah yang sinyal dan juga listriknya saja tidak ada? Tentu tidak berguna,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Bantuan Kuota Internet: Siswa Dapat 35 GB, Guru 42 GB, Mahasiswa dan Dosen 50 GB

Ubaid mengatakan, bantuan kuota internet tidak akan berguna jika perangkatnya penunjangnya tidak dimiliki.

Menurut dia, banyak peserta didik bahkan tidak memiliki ponsel (handphone/HP).

“Masih banyak peserta didik yang tidak punya fasilitas HP, dan juga orangtuanya. Kalaupun punya HP, perangkatnya tidak support untuk pembelajaran online bisa jadi karena speknya yang rendah,” ungkap Ubaid.

“Dan, kuota internet ini tidak berguna bagi peserta didik yang tidak punya HP,” tutur dia.

Baca juga: Siswa dan Guru Akan Dapat Kuota Internet Gratis, Berikut Faktanya...

Selain itu, kata Ubaid, Kemendikbud dinilai perlu memiliki peta kebutuhan sekolah sehingga kebijakan yang dikeluarkan dibuat berdasarkan data agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Tentu saja dana ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan supaya uang negara tidak terbuang sia-sia karena tidak tepat sasaran, bahkan sangat mungkin terjadi penyelewengan dana,” ujar Ubaid.

“Jika kebijakan diimplementasikan tidak berdasarkan data, kemungkinan besar akan pemborosan anggaran dan tidak berkontribusi pada pemerataan,” tutur dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X