Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Pemerintah Beri PCR ke Semua Daerah untuk Perbanyak Swab

Kompas.com - 28/08/2020, 10:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memberikan alat tes polymerase chain reaction (PCR) ke setiap daerah untuk memperbanyak tes swab sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan kampanye Gerakan Sadar Masker di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (27/8/2020).

"Untuk memperbanyak swab, di hampir semua daerah kami beri PCR dengan segala fasilitasnya. Kami harapkan upaya ini bisa semakin mempercepat (penanganan Covid-19) dan lebih mengatasi dari aspek surveillance," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Rekomendasi IDAI agar Anak Terlindungi Saat Pandemi Covid-19...

Salah satu provinsi yang diberikan alat PCR tersebut adalah NTB.

Angka kematian akibat Covid-19 di provinsi tersebut relatif tinggi dibandingkan nasional. Meskipun, angka kesembuhannya juga tergolong tinggi.

Berdasarkan data, kata dia, angka kesembuhan di NTB per 26 Agustus 2020 sebanyak 1.944 dari total 2.661 (73,06 persen) dan meninggal sebanyak 155 (5,82 persen).

"Harapannya, pemeriksaan swab secara diagnostik dapat dilakukan di banyak titik sehingga mempercepat proses tindak lanjut berikutnya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengingatkan tentang penting dan wajibnya protokol kesehatan diterapkan di seluruh wilayah di NTB.

Misalnya, tempat-tempat rawan seperti desa wisata adat.

Baca juga: 162.884 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Rekor Penambahan Kasus Harian

Ia menegaskan, penurunan angka paparan Covid-19 di Indonesia hanya bisa dilakukan dengan protokol kesehatan.

Salah satu protokol kesehatan yang penting dan wajib dilakukan yakni mengenakan masker saat beraktivitas.

"Itu satu-satunya cara untuk bisa menekan angka keterpaparan maupun kematian (akibat Covid-19) sampai nanti ditemukan vaksin yang betul-betul menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri wabah Covid-19," ujar Muhadjir.

Baca juga: Mahfud MD: Jangan Sampai Pemilu Jadi Pilu karena Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com