Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Bio Farma Mulai Diproses

Kompas.com - 27/08/2020, 16:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta sertifikasi halal untuk vaksin Covid-19 yang tengah dikerjakan PT Bio Farma dan perusahaan asal China Sinovac mulai diproses.

Ia mengatakan, di Indonesia sudah ada undang-undang (UU) yang mengatur bahwa seluruh produk termasuk produk farmasi wajib memiliki sertifikasi halal.

Seritifikasi halal, kata Ma'ruf, dibutuhkan agar produk tersebut mendapat kepercayaan dari mayarakat untuk digunakan.

Baca juga: Menkes Akan Ajukan Anggaran Rp 3,8 Triliun untuk Uang Muka Vaksin Covid-19

"Saya kira harus sudah mulai proses sertifikasi halalnya. Kita di Indonesia ada UU-nya bahwa semua produk termasuk produk farmasi wajib sertifikasi halal untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan karena mayoritas di Indonesia umat Islam," kata Ma'ruf saat melakukan pertemuan dengan pihak Bio Farma secara virtual di rumah dinas, Kamis (27/8/2020).

Menurut Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, sertifikasi halal tersebut juga diperlukan sebagai antisipasi kemungkinan produk vaksin yang akan diproduksi diekspor ke luar negeri.

Terutama jika vaksin tersebut diekspor ke negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim.

"Untuk (mendapat sertifikasi) halal sebenarnya tidak sulit kalau memang produk itu sangat dibutuhkan, maka ada jalan keluarnya untuk memperoleh sertifikat halal itu," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Vaksin Covid-19 Saat Ini Belum Bisa Disuntikan ke Berusia 18 Tahun ke Bawah

Seperti diketahui, Indonesia melalui PT Bio Farma tengah mengembangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China.

Saat ini, Sinovac tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki.

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin kerja sama terkait vaksin Covid-19 dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), G42.

Untuk G42, melakukan uji klinis sendiri di UEA. Indonesia telah mengirim tim ke UEA untuk memantau uji klinis tersebut.

Jika proses uji klinis itu berjalan mulus, ditargetkan di awal 2021 sudah bisa dilakukan imunisasi massal bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah menargetkan vaksin Covid-19 dapat diproduksi sendiri oleh Bio Farma pada tahun depan.

Dalam setahun, Bio Farma ditargetkan mampu memproduksi 250 juta dosis. Produksi akan dilakukan setelah uji klinis tahap ketiga tuntas dilakukan.

Ditargetkan, uji klinis itu selesai pada Januari 2021, sehingga Bio Farma bisa langsung memproduksi vaksin virus corona pada kuartal I-2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com