Pertemuan DK PBB, Indonesia Dorong Masyarakat Internasional Tolak Aneksasi Tepi Barat Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk menolak aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat Palestina oleh Israel.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 25 Agustus lalu.

"Secara konsisten Indonesia terus mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak aneksasi ilegal terhadap Palestina," kata Retno, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Hanya untuk Beberapa Waktu AS Tidak akan Menyetujui Aneksasi Israel Atas Wilayah Tepi Barat

Retno mengatakan, Indonesia juga mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi, khususnya antarpihak terkait di kawasan.

Ia menekankan bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil, damai, dan komprehensif.

"Saya sangat senang melihat suara Indonesia tersebut didukung oleh mayoritas negara anggota DK PBB," ujar Retno.

Baca juga: Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Negara anggota DK PBB juga urut mendukung penyelesaian konflik Israel–Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard mengatakan, Israel kemungkinan menunda aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat Palestina.

Sebab, kata Febrian, Israel tengah disibukan dengan penanganan Covid-19 dan belum ada kesepakatan yang penuh untuk melakukan aneksasi tersebut.

"Rencana tersebut ini tertunda, yang menurut informasi karena ada desakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan saya rasa belum ada kesepatan yang penuh di Israel sendiri dan adanya pro kontra juga," kata Febrian dalam diskusi Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Namun, Febrian mengatakan, penundaan aneksasi tersebut tetap harus diwaspadai.

Ia mengatakan, Presiden Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengancam akan mengakhiri seluruh perjanjian internasional dengan Israel dan Amerika Serikat, bila aneksasi tetap dilakukan.

"Dan juga menyampaikan proposal negosiasi baru Palestina yang disampaikan oleh PM Mohammad Shtayyeh, Palestina Muhammad Stayeh kepada Timur Tengah termasuk juru ruding yang baru," ujarnya.