Kompas.com - 24/08/2020, 12:15 WIB
Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KOMPAS.com/ Dokumentasi DPRD JemberLogo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, ada 183 orang yang mendapat perlindungan LPSK terkait kasus tindak pidana korupsi pada kurun waktu 2018-2020.

"Catatan LPSK sendiri dari 2018 sampai 2020, dalam konteks kasus korupsi, LPSK sudah memberikan perlindungan sebanyak 183 orang, kita sebutnya di LPSK terlindung," kata tenaga ahli ketua LPSK, Rully Novian dalam webinar bertajuk "Kemajuan Perlindungan Pelapor (Whistleblowers) di Indonesia" yang disiarkan di akun YouTube KPK, Senin (24/8/2020).

Baca juga: Berkaca dari Kasus di Bintaro, LPSK Ajak Korban Pemerkosaan Berani Melapor

Rully mengatakan, 183 orang tersebut terdiri dari 47 orang saksi, 10 orang ahli, 22 orang anggota keluarga saksi/pelapor, 95 orang pelapor, serta 9 orang saksi pelaku.

Menurut dia, menjadi pelapor dalam kasus tindak pidana memang tidak mudah karena ada ancaman dan risikonya. 

"Ancaman yang coba diidentifikasi LPSK dari kasus-kasus yang ditangani LPSK kita bedah jadi tiga hal ya ancaman dan risiko. Yang pertama ancaman secara fisik, kemudian ancaman nonfisik, dan kerugian lainnya," kata Rully.

Ancaman fisik yang kerap ditemukan berupa upaya pembunuhan, penganiayaan, serta bentuk kekerasan lainnya terhadap fisik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bentuk kekerasan lainnya kadang-kadang kita tidak bisa mengidentifikasi apakah itu sebuah perbuatan yang sifatnya memang sengaja karena dia sebagai pelapor atau tidak, misalnya sebuah kecelakan terjadi," ujar Rully.

Baca juga: LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Ia mengatakan, ancaman yang paling diterima merupakan ancaman nonfisik, salah satunya pelaporan balik di mana pelapor dugaan korupsi dilaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik atau UU ITE.

Ancaman nonfisik lainnya berupa gangguan psikologi, intimidasi, teror, hingga pengurangan hak-hak dalam pekerjaan yang dilakoni pelapor.

"Pengurangan hak yang dimaksud adalah hak atas penghasilan, hilangnya jabatan tertentu, mutasi atau pemindahan yang dilakukan hanya sebagai balasan yang berutujuan untuk memosisikan pelapor dalam keadaan yang sulit," kata Rully.

Sementara itu, kerugian lain yang dimaksud antara lain kerugian materil yang muncul apabila sang pelapor ingin laporannya ditindaklanjuti atau diproses dengan baik.

"Dia membutuhkan biaya untuk memperjuangkan laporannya sendiri dan malah kemudian dia dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti yang sebetulnya bukan mjd beban yang bersangkutan," kata Rully.

Baca juga: Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan antara lain perlindungan fisik termasuk menempatkan terlindung di rumah aman, perlindungan hukum, dukungan hak prosedural, serta dukungan hak lainnya seperti bantuan biaya hidup sementara saat terlindung ditempatkan di rumah aman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X