LPSK Lindungi 183 Terkait Kasus Korupsi pada 2018-2020

Kompas.com - 24/08/2020, 12:15 WIB
Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KOMPAS.com/ Dokumentasi DPRD JemberLogo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) mencatat, ada 183 orang yang mendapat perlindungan LPSK terkait kasus tindak pidana korupsi pada kurun waktu 2018-2020.

"Catatan LPSK sendiri dari 2018 sampai 2020, dalam konteks kasus korupsi, LPSK sudah memberikan perlindungan sebanyak 183 orang, kita sebutnya di LPSK terlindung," kata tenaga ahli ketua LPSK, Rully Novian dalam webinar bertajuk "Kemajuan Perlindungan Pelapor (Whistleblowers) di Indonesia" yang disiarkan di akun YouTube KPK, Senin (24/8/2020).

Baca juga: Berkaca dari Kasus di Bintaro, LPSK Ajak Korban Pemerkosaan Berani Melapor

Rully mengatakan, 183 orang tersebut terdiri dari 47 orang saksi, 10 orang ahli, 22 orang anggota keluarga saksi/pelapor, 95 orang pelapor, serta 9 orang saksi pelaku.

Menurut dia, menjadi pelapor dalam kasus tindak pidana memang tidak mudah karena ada ancaman dan risikonya. 

"Ancaman yang coba diidentifikasi LPSK dari kasus-kasus yang ditangani LPSK kita bedah jadi tiga hal ya ancaman dan risiko. Yang pertama ancaman secara fisik, kemudian ancaman nonfisik, dan kerugian lainnya," kata Rully.

Ancaman fisik yang kerap ditemukan berupa upaya pembunuhan, penganiayaan, serta bentuk kekerasan lainnya terhadap fisik.

"Bentuk kekerasan lainnya kadang-kadang kita tidak bisa mengidentifikasi apakah itu sebuah perbuatan yang sifatnya memang sengaja karena dia sebagai pelapor atau tidak, misalnya sebuah kecelakan terjadi," ujar Rully.

Baca juga: LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Ia mengatakan, ancaman yang paling diterima merupakan ancaman nonfisik, salah satunya pelaporan balik di mana pelapor dugaan korupsi dilaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik atau UU ITE.

Ancaman nonfisik lainnya berupa gangguan psikologi, intimidasi, teror, hingga pengurangan hak-hak dalam pekerjaan yang dilakoni pelapor.

"Pengurangan hak yang dimaksud adalah hak atas penghasilan, hilangnya jabatan tertentu, mutasi atau pemindahan yang dilakukan hanya sebagai balasan yang berutujuan untuk memosisikan pelapor dalam keadaan yang sulit," kata Rully.

Sementara itu, kerugian lain yang dimaksud antara lain kerugian materil yang muncul apabila sang pelapor ingin laporannya ditindaklanjuti atau diproses dengan baik.

"Dia membutuhkan biaya untuk memperjuangkan laporannya sendiri dan malah kemudian dia dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti yang sebetulnya bukan mjd beban yang bersangkutan," kata Rully.

Baca juga: Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan antara lain perlindungan fisik termasuk menempatkan terlindung di rumah aman, perlindungan hukum, dukungan hak prosedural, serta dukungan hak lainnya seperti bantuan biaya hidup sementara saat terlindung ditempatkan di rumah aman.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rizieq Shihab Tolak Telusur Kontak Erat Covid-19, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas

Soal Rizieq Shihab Tolak Telusur Kontak Erat Covid-19, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas

Nasional
KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

Nasional
Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Nasional
KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

Nasional
Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Nasional
Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Nasional
Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X