Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Survei Bukan Segalanya, tetapi Tetap Penting

Kompas.com - 21/08/2020, 18:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para bakal calon kepala daerah yang nantinya terpilih tidak berubah menjadi seenaknya dan enggan turun langsung ke masyarakat.

Jika tidak, hal tersebut akan berpengaruh pada elektabilitas saat kembali mencalonkan diri di periode kedua.

Hal itu disampaikan Megawati saat membuka sekolah partai PDI-P secara virtual, Jumat (21/8/2020).

Baca juga: Megawati: 75 Tahun Merdeka, Masih Ada yang Pertentangkan Agama dan Pancasila

Ia menambahkan, biasanya pemimpin yang sudah jarang turun ke masyarakat elektabilitasnya merosot bila disurvei.

"Karena pasti sekarang orang kan lihat dengan survei. Meskipun saya selalu katakan survei bukan jaminan, survei hanya menjadi salah satu bagian untuk kita melihat, mendeteksi bagaimana orang ini jalankan tugasnya sebagai pemimpin di daerah masing-masing," kata Megawati.

"Kalau survei sudah rendah, bagaimana mau diangkat lagi?" lanjut dia.

Ia pun meminta para bakal calon kepala daerah mengikuti cara kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurut Megawati, kepemimpinan Jokowi itu sangat ideal bila ingin menjadi sosok yang disukai masyarakat.

Untuk itu, ia mengingatkan para bakal calon kepala daerah yang diusung PDI-P tidak angkuh setelah terpilih.

Baca juga: Di Sekolah Partai PDI-P, Megawati Puji Risma dan Azwar Anas

Ia pun menginstruksikan para bakal calon kepala daerah untuk selalu blusukan jika sudah terpilih.

"Kita bisa melihat Bapak Joko Widodo dengan diusung PDI-P maka menjadi sebuah partai yang bisa mengangkat presidennya menjadi dua kali. Jadi jangan berkira kalau nantinya saudara-saudara yang telah menang, mulai keluar keangkuhan, kepongahan. Banyak saya lihat-lihat seperti itu terjadi," kata Presiden kelima RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com