Komnas HAM Sebut Mudahnya Pidana akibat Persoalan Agama Sebabkan Overcrowded di Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan, mudahnya seseorang dipidana akibat persoalan agama juga menambah permasalahan overcrowded di lapas dan rutan.

Menurut dia, mudahnya proses hukum yang berkaitan dengan penodaan agama hanya membuat negara mengeluarkan banyak energi.

Bahkan, aparat keamanan harus mengeluarkan uang negara untuk menangani kasus yang semestinya tidak perlu dipidana.

"Setiap orang yang diproses hukum itu ada wewenang negara yang dikeluarkan, mulai dari proses pemeriksaan, penuntutan, peradilan, sampai kalau dia dipenjarakan hidupnya di dalam rutan dan LP, itu kan ditanggung oleh negara," ucap Taufan dalam sebuah webinar, Jumat (21/8/2020).

"Saya sebagai pembayar pajak enggak rela uang saya dipakai untuk itu, lebih bagus dipakai untuk biaya sekolah anak-anak," tutur dia.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Regulasi Kerap Timbulkan Masalah Kebebasan Beragama

Taufan mencontohkan kasus seorang ibu bernama Meiliana yang memprotes kerasnya suara dari toa masjid. Menurut dia, kasus seperti itu semestinya tidak perlu dipidanakan.

"Seorang ibu-ibu yang protes karena ada toa mesjid yang keras di depan rumahnya, dipidana," kata dia.

"Memang perilaku Meiliana kurang sopan, tapi kan bukan berarti kurang sopan jadi dikriminalisasikan lalu dipidana," ujar Taufan.

Dia mengatakan, regulasi di Indonesia dalam menangani persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) justru menimbulkan masalah.

"Kita tidak mampu merumuskan apa sebenarnya problem kita. Kita punya berbagai regulasi yang sebetulnya banyak menimbulkan masalah," kata Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menyatakan, regulasi terkait persoalan agama semestinya diatur dalam Pasal 156 A Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Namun, realitanya polisi sering juga mengenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian juga dijadikan acuan penegak hukum memproses persoalan yang berkaitan dengan agama.

"Jadi kadang-kadang enggak jelas batasannya, untuk kasus tertentu dianggap sebagai penodaan agama, untuk kasus lain tidak. Ada unsur diskriminasi juga, terutama antara mayoritas dan minoritas," tutur dia.