Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Tahun 2021 Akan Jadi Titik Kritis Terkait Vaksin

Kompas.com - 19/08/2020, 14:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan, tahun 2021 akan menjadi salah satu titik kritis bagi Indonesia di dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu ditegaskan Retno saat menyampaikan sambutan dalam rangka peringatan HUT ke-75 Kementerian Luar Negeri yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (19/8/2020).

"Menjelang 2021 akan menjadi titik kritis, apakah kita akan dapat memperoleh vaksin yang berkualitas, aman dengan harga terjangkau," kata Retno.

Ia menyatakan, selama ini Kemenlu terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait untuk membantu pengadaan vaksin untuk jangka pendek.

Dukungan, imbuh Retno, juga diberikan dalam hal pengembangan vaksi dalam negeri atau vaksin Merah Putih. Seperti diketahui, vaksin ini dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bersama beberapa lembaga lain.

Baca juga: WHO Mendesak Semua Negara untuk Bergabung dalam Program Global Vaksin Covid-19

Ditargetkan pengembangan vaksin dalam negeri tersebut dapat selesai pada pertengahan tahun 2021.

Di samping itu, Retno mengungkapkan, Kemenlu juga terus memberikan dukungan kepada Kementerian BUMN selaku pimpinan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Kami berdiskusi dengan Bapak Presiden mengenai vaksin, baik yang bekerja sama dengan pihak asing maupun vaksin nasional kita," ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis terhadap vaksin Covid-19 asal China, Sinovac. Pada saat yang sama, upaya pengembangan vaksin dalam negeri, yaitu vaksin Merah Putih, masih terus dilakukan.

Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak kepada setiap negara untuk segera bergabung dengan program global vaksin Covid-19.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa nantinya vaksinasi terhadap populasi berisiko akan dilaksanakan secara bersamaan.

Baca juga: Pemerintah Jamin Ketersediaan Jarum Suntik untuk Vaksin Covid-19

Ia menambahkan, 20 persen populasi setiap negara yang paling terpapar, termasuk pekerja kesehatan yang berada di garis depan, orang dewasa berusia di atas 65 tahun, dan mereka yang sudah pernah terinfeksi Covid-19 sebelumnya akan menjadi prioritas program vaksinasi gelombang pertama.

Skema tersebut dilakukan setelah COVAX yang dipimpin WHO membagikan fasilitas untuk dapat meluncurkan vaksin yang terbukti aman dan efektif.

"Cara tercepat untuk mengakhiri pandemi ini dan membuka kembali ekonomi adalah mulai dengan melindungi populasi berisiko tertinggi di seluruh wilayah yang ada, bukan hanya seluruh populasi di beberapa negara saja," kata Ghebreyesus dalam konferensi pers virtual, seperti dilansir dari AFP, Selasa (18/8/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com