Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Fotografer Istana Era Soeharto, Wajib Dites Pancasila untuk Dapat ID Liputan

Kompas.com - 19/08/2020, 09:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Era kepresidenan Soeharto bisa dibilang merupakan masa yang paling menyulitkan para wartawan untuk mendapat izin meliput di Istana Kepresidenan.

Hal itu diceritakan pewarta foto yang meliput Istana Kepresidenan di era Presiden Soeharto, Enny Nuraheni, dalam sebuah webinar pada Selasa (19/8/2020).

"Zaman Pak Harto jangan ditanya. Susah banget urus ID istana. Saya digojlok benar-benar untuk mengurus mendapatkan ID Istana, dua tahun. Dua tahun baru lulus screening (penyaringan)," kenang Enny.

Baca juga: Istana Kembalikan Naskah Asli Teks Proklamasi ke ANRI

Selama dua tahun itu, setiap hari Enny harus mengurus ID liputan mingguan ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Sekretaris Militer Presiden.

Awalnya ia hanya memperoleh izin liputan dua kali seminggu selama tiga bulan. Tiga bulan berikutnya ia mendapat izin liputan mingguan. Tiga bulan berikutnya ia mendapat izin liputan bulanan.

Tiga bulan kemudian dia mendapatkan izin liputan per tiga bulan, lalu berlanjut hingga izin liputan selama enam bulan.

Namun setelah mengikuti sederet persyaratan tadi dia tidak diluluskan untuk mendapat izin liputan tetap.

Baca juga: Seorang Wartawan di Kalsel Divonis 3 Bulan Penjara karena Berita

Ia juga telah mengikuti berbagai macam tes pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diwajibkan untuk bisa mendapat ID.

"Terus saya tanya kenapa sudah di-screening, tanya jawab siapa kakek sampai nenek, sampai kakakku kerja di mana. Dibilang Pak Imam Sulardi Sekmil, saya enggak lulus karena saya enggak nasionalis," kata Enny.

"Saya ditanya 'kenapa kamu kerja di pers asing?'. Aku bilang, 'hah, cuma karena di pers asing berarti aku enggak nasionalis'," kenang Enny lantas ia tertawa.

Baca juga: Curhat Wartawan Ibu Kota Meliput di Tengah Tingginya Kasus Covid-19

Kendati demikian Enny tak menyerah. Ia mengikuti seluruh kemauan Sekretaris Militer Presiden untuk hadir di Istana Kepresidenan hampir setiap hari demi mendapat ID liputan tetap.

"Begitu aku lulus ngantongin ID Istana, ya sudah Pak Imam yang tadinya benci sama saya, eh malah sayang banget sama aku," kenang Enny lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com