Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan perlunya memastikan kesiapan kesehatan para penyelenggara Pilkada 2020.

Menurut dia, para penyelenggara, terutama yang berada di garis depan, harus dipastikan sehat dan bebas Covid-19 hingga hari pelaksanaan pilkada.

"Bagaimana memastikan orang-orang yang menjalankan tugas negara tetap sehat sampai hari H. Itu tentu tidak mudah, karena misalnya rapid test punya masa berlaku," kata Lucius dalam acara peluncuran 'Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat', Jumat (14/8/2020).

Baca juga: PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Lucius menilai, pemeriksaan virus corona (Covid-19) diperlukan bagi seluruh penyelenggara pilkada.

Sehingga, saat pelaksanaan para penyelenggara terutama yang berada di garis depan bisa dipastikan dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19.

"Atau misalnya rapid test awalnya tidak positif tapi beberapa hari kemudian dia positif," ujar dia.

"Jadi bagaimana memastikan kondisi pemeriksaan para petugas yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pilkada ini," ucap dia.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Alasan Bawaslu Belum Menindak Bansos yang Diduga Terkait Pilkada

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020).