Komnas HAM: Figur Publik Harusnya Jadi Corong Masyarakat, Bukan Kekuasaan

Kompas.com - 14/08/2020, 12:09 WIB
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik saat pemaparan catatan terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik saat pemaparan catatan terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik mengomentari sejumlah influencer dan artis yang mempromosikan omnibus law Rancangan Unndang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Menurut Taufan, influencer dan artis seharusnya tak menjadi corong kekuasaan secara sepihak dan bisa menyampaikan kepentingan masyarakat.

"Jadi dia tidak sepihak saja menjadi corong dari kekuasaan. Figur publik kan harusnya menjadi corong dari seluruh kepentingan masyarakat," ujar Taufan dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Taufan menuturkan, figur publik sebaiknya mengacu pada kepentingan bersama dalam mempromosikan atau mengkampanyekan RUU Cipta Kerja.

Misalnya, mempromosikan untuk kemajuan HAM, pelestarian lingkungan hidup, hingga keadilan dalam distribusi sumber daya alam pertanahan.

Dia meyakini, kegiatan promosi tersebut akan menjadi bumerang. Sebab, jika RUU Cipta Kerja berhasil disahkan, maka influencer dan artis juga akan terkena dampaknya.

"Karena sebetulnya nanti juga mereka akan dirugikan kalau seandainya ada regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kita harus melihat itu dari aspek kita sebagai masyarakat," tegas dia.

Baca juga: Buruh Minta Pemerintah dan DPR Telaah Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Taufan menilai, sah-sah saja ketika influencer dan artis mempromosikan kepentingan pemerintah. Namun, seharusnya mereka juga seharusnya mampu bersikap kritis terhadap suatu kebijakan.

Dengan demikian, dapat tercipta kebijakan-kebijakan yang tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak.

"Ingat cita-cita Proklamator kita, cita-cita para pendiri bangsa ini dulu, adalah keadilan. Jadi kalau keadilan justru tidak dipromosikan oleh satu kebijakan yang diusulkan pemerintah, mestinya mereka kritis," kata Taufan.

Baca juga: Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Belakangan, sejumlah influencer dan artis tengah menjadi perbincangan masyarakat lantaran mempromosikan RUU Cipta Kerja melalui akun media sosial mereka.

Sementara, Komnas HAM telah mengkaji RUU Cipta Kerja dan membuat 10 keseimpulan, antara lain adanya pemunduran kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga melanggar kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi.

Kemudian RUU Cipta Kerja juga dinilai melemahkan kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercermin dari pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Nasional
Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Nasional
Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Nasional
Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Nasional
Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Nasional
Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Nasional
Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Nasional
Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Nasional
Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Nasional
Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X