Komnas HAM: Figur Publik Harusnya Jadi Corong Masyarakat, Bukan Kekuasaan

Kompas.com - 14/08/2020, 12:09 WIB
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik saat pemaparan catatan terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik saat pemaparan catatan terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik mengomentari sejumlah influencer dan artis yang mempromosikan omnibus law Rancangan Unndang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Menurut Taufan, influencer dan artis seharusnya tak menjadi corong kekuasaan secara sepihak dan bisa menyampaikan kepentingan masyarakat.

"Jadi dia tidak sepihak saja menjadi corong dari kekuasaan. Figur publik kan harusnya menjadi corong dari seluruh kepentingan masyarakat," ujar Taufan dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Taufan menuturkan, figur publik sebaiknya mengacu pada kepentingan bersama dalam mempromosikan atau mengkampanyekan RUU Cipta Kerja.

Misalnya, mempromosikan untuk kemajuan HAM, pelestarian lingkungan hidup, hingga keadilan dalam distribusi sumber daya alam pertanahan.

Dia meyakini, kegiatan promosi tersebut akan menjadi bumerang. Sebab, jika RUU Cipta Kerja berhasil disahkan, maka influencer dan artis juga akan terkena dampaknya.

"Karena sebetulnya nanti juga mereka akan dirugikan kalau seandainya ada regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kita harus melihat itu dari aspek kita sebagai masyarakat," tegas dia.

Baca juga: Buruh Minta Pemerintah dan DPR Telaah Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Taufan menilai, sah-sah saja ketika influencer dan artis mempromosikan kepentingan pemerintah. Namun, seharusnya mereka juga seharusnya mampu bersikap kritis terhadap suatu kebijakan.

Dengan demikian, dapat tercipta kebijakan-kebijakan yang tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak.

"Ingat cita-cita Proklamator kita, cita-cita para pendiri bangsa ini dulu, adalah keadilan. Jadi kalau keadilan justru tidak dipromosikan oleh satu kebijakan yang diusulkan pemerintah, mestinya mereka kritis," kata Taufan.

Baca juga: Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Belakangan, sejumlah influencer dan artis tengah menjadi perbincangan masyarakat lantaran mempromosikan RUU Cipta Kerja melalui akun media sosial mereka.

Sementara, Komnas HAM telah mengkaji RUU Cipta Kerja dan membuat 10 keseimpulan, antara lain adanya pemunduran kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga melanggar kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi.

Kemudian RUU Cipta Kerja juga dinilai melemahkan kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercermin dari pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Nasional
Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Nasional
Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Nasional
KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

Nasional
Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Nasional
Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Nasional
Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Nasional
Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Nasional
Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X