Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 13/08/2020, 22:54 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/4/2014) Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/4/2014)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo dan DPR untuk menghentikan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Rekomendasi penghentian pembahasan tersebut sebagai upaya untuk memberikan penghormatan hingga pemenuhan HAM bagi masyarakat.

"Komnas HAM RI merekomendasikan agar Presiden RI dan DPR RI mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandrayati Moniaga dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/8/2020).

Selain itu, ada 10 kesimpulan dari kajian yang dilakukan Komnas HAM pada RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Berikut 10 Kesimpulan dari Komnas HAM:

1. Prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Aturan ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Terdapat penyimpangan asas hukum lex superior derogat legi inferior.

Di mana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) RUU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja.

3. RUU Cipta Kerja akan membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. Sehingga berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Hal itu tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif, dan akuntabel.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Nasional
Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Nasional
Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Nasional
KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

Nasional
Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Nasional
Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Nasional
Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Nasional
Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Nasional
Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Tolak Klaster Pendidikan Masuk RUU Cipta Kerja, Organisasi Pendidikan Beri 12 Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X