Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Kompas.com - 13/08/2020, 21:23 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito Dok. BNPBKetua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, jumlah tempat tidur di rumah sakit (bed ocupancy rate) untuk merawat pasien Covid-19 masih mencukupi.

Ia mengatakanm, saat ini tingkat okupansi tempat tidur khusus pasien Covid-19 mencapai 66 persen.

Ini menunjukkan tingkat okupansi masih terkendali karena angka maksimal di 80 persen.

"Bed ocupancy rate (BOR) pada saat sekarang adalah sekitar 66 persen untuk BOR rumah sakit itu rata-rata yang aman adalah 60 sampai 80 persen yang dihitung per bulan," kata Wiku dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/8/2020).

"Intinya masih ada buffer sekitar 14 persen menuju 80 persen, dan tentunya ini adalah BOR rumah sakit dengan bed-bed khusus untuk pasien Covid," kata dia.

Baca juga: Rumah Sakit Lambat Menangani Pasien hingga Meninggal

Jika tingkat okupansi meningkat, Wiku mengatakan pemerintah telah menyiapkan beragam strategi, salah satunya menambah jumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.

Ia pun meminta masyarakat lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk menekan angka penularan Covid-19.

"Kami juga mohon kepada warga masyarakat agar tetap menjaga. Jangan sampai tidak menjalankan protokol kesehatan dan segera lapor apabila ada gejala-gejala Covid, lapor kepada fasilitas kesehatan sehingga dapat ditangani lebih awal dan bisa melakukan isolasi mandiri," kata Wiku.

Baca juga: Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Dengan penanganan awal dan isolasi mandiri pasien, kata dia, kapasitas rumah sakit bisa terjaga. 

"Dengan demikian tidak menyebabkan penuhnya rumah sakit. Rumah sakit hanya untuk menangani kasus-kasus yang perlu penanganan di rumah sakit yang biasanya adalah kasus berat," ucap Wiku. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X