Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kompas.com - 13/08/2020, 21:01 WIB
Ilustrasi sel tahanan. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi sel tahanan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham) menargetkan 142.545 orang warga binaan atau narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman di HUT RI ke-75 pada 17 Agustus mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Ahli Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KemenkumHAM Yunaedi dalam webinar bertajuk "Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan: Akankah Tahanan Nurani Mendapat Amnesti", Kamis (13/8/2020).

"Pada tahun 2020 pada tanggal 17 Agustus nanti kami akan memberikan kurang lebih kepada sebanyak 142.545 orang ini target kita," kata Yunaedi.

Baca juga: Hari Anak Nasional 2020, 857 Napi Anak Dapat Remisi

Yunaedi mengatakan, remisi tersebut diberikan pada nadapidana yang memenuhi syarat, mulai dari yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana selama enam bulan.

Sementara itu, remisi pada narapidana dengan kejahatan narkotika, HAM, dan korupsi juga harus bekerja sama dengan penegak hukum dengan menjadi justice collaborator.

Kesediaan menjadi justice collabolator harus dituangkan secara tertulis sesuai undang-Uundang yang berlaku.

" Remisi ini diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden Tahun 1999 Nomor 174. Demikian juga regulasi-regulasi sesuai turunan berikutnya," ujar dia.

Baca juga: Ini Penjelasan Menkumham soal Remisi dan Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin

Ia mengatakan, sampai 13 Agustus ini, target remisi tersebut sudah terpenuhi sebanyak 83,48 persen.

Yunaedi berharap, tiga hari ke depan target 142.545 narapidana yang diberikan remisi akan terpenuhi.

"Sehingga 142.545 orang ini akan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ucap dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X