Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Kompas.com - 12/08/2020, 20:03 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian melakukan evaluasi realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah.

Dalam evaluasi itu, Tito menegaskan, akan bersikap tegas terhadap daerah yang melakukan pelanggaran penggunaan anggaran.

“Kami akan turunkan tim asistensi untuk melihat akar masalahnya apa. Kalau akar masalahnya tata kelola ya kita perbaiki," ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Rabu (12/8/2020).

Kemudian, seandainya ada persoalan pengambilan kebijakan yang tidak pas, Kemendagri akan memberikan teguran.

Lalu jika ada penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan, akan diupayakan langkah perbaikan atau mengembalikan.

"Namun, jika ada pelanggaran ke ranah pidana aman sanksi secara proses pidana,” tegasnya.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Menurut Tito, salah satu upaya mengontrol realisasi anggaran belanja nasional ialah melalui pelaksanaan video conference yang telah dilaksanakan dua hari yang lalu bersama masing-masing kepala daerah.

Dalam acara tersebut, Mendagri memberikan apresiasi terhadap daerah yang realisasi anggarannya di atas rata-rata realisasi nasional.

Adapun rata-rata realisasi anggaran nasional sebesar 47 persen.

Sehingga terhadap daerah-daerah yang di bawah rata-rata itu, Kemendagri meminta agar realisasi anggaran dipercepat.

Baca juga: Baru 19 Persen, Jokowi Akui Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Optimal

Menurut Tito, masih banyak daerah yang realisasi anggarannya di bawah 25 persen.

Tito menyebut kondisi ini sebagai rapor merah.

Salah satu daerah yang realisasinya masih minim, kata Tito, adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan enam persen.

"Kami menurunkan tim nantinya ke daerah-daerah yang dibawah 25 persen itu. Kami bentuk tim bergerak, ada apa sebetulnya, hambatan mereka apa sehingga tidak tercairkan anggaran belanjanya,” tambah Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X