Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Suami dan Keluarga Dukung Para Ibu Berikan ASI Eksklusif

Kompas.com - 12/08/2020, 12:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para suami dan keluarga mendukung para ibu untuk memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif. Sebab, kata Ma'ruf, meskipun menyusui merupakan proses yang alami, akan tetapi pelaksanaannya tidak mudah.

Banyak para ibu yang seharusnya memberikan ASI eksklusif kepada anaknya malah berhenti karena berbagai alasan, salah satunya kesibukan pekerjaan.

"Seharusnya, hal-hal tersebut tidak menjadi halangan bagi ibu untuk terus menyusui. Justru yang diperlukan oleh ibu adalah dukungan terutama dari suami, keluarga, dan lingkungan tempatnya bekerja agar tetap bisa memberikan ASI kepada anaknya," ujar Ma'ruf dalam webinar bertajuk Invest-ASI Indonesia untuk Bumi yang Lebih Sehat, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui

Selain dukungan suami, keluarga, dan lingkungan, Ma'ruf mengatakan, para ibu memerlukan konselor menyusui yang terampil.

Konselor dapat memberikan edukasi yang baik kepada ibu dan keluarganya tentang proses menyusui.

Menurut ma'ruf, konseling menyusui dapat membantu ibu membangun kepercayaan diri sambil menghormati keadaan dan pilihan masing-masing.

"Konseling dapat memberdayakan perempuan untuk mengatasi tantangan dan mencegah praktik pemberian makan yang dapat mengganggu kesehatan bayi," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting

Adapun konseling tersebut dapat disediakan oleh profesional kesehatan, konselor laktasi, dan kelompok pendukung ibu di berbagai fasilitas.

Mulai dari layanan kesehatan, kunjungan rumah atau program di komunitas yang dikerjakan secara langsung ataupun jarak jauh.

"Selama pandemi Covid-19, penting untuk menemukan solusi bagaimana memastikan akses ke layanan tidak terganggu dan keluarga menerima konseling menyusui yang dibutuhkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com