Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar

Kompas.com - 12/08/2020, 10:45 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.comJaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Pinangki diduga menerima suap sekitar 500.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 7 miliar.

“Yang kemarin beredar di media maupun hasil pemeriksaan (Bidang) Pengawasan, itu diduga sekitar 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira Rp 7 miliar, tetapi dugaannya sekitar 500.000 US dollar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2020).

Namun, proses penyidikan masih berlangsung untuk mengetahui nominal secara rinci yang diduga diterima Pinangki.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi

Hari menuturkan, penyidik juga sedang menelusuri hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejagung terhadap Pinangki.

“Apa yang didapat dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dilakukan Pengawasan, masih dilakukan crosscheck atau penyidikan berapa sebenarnya jumlah yang diterima,” tuturnya.

Dalam kasus ini, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri.

Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki ditangkap di kediamannya pada Selasa (11/8/2020) malam.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki

Hari mengaku belum memiliki informasi mengenai lokasi kediaman Pinangki. Menurutnya, penangkapan berjalan lancar dan Pinangki bersikap kooperatif.

Kemudian, Pinangki dibawa ke Kejagung untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik memutuskan untuk menahan Pinangki selama 20 hari ke depan.

“Untuk sementara ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, tentu nantinya selama proses akan dipindahkan ke tahanan atau rutan khusus wanita di Pondok Bambu,” ujar dia.

Diketahui, Pinangki merupakan jaksa yang diduga pernah bertemu Djoko Tjandra pada saat masih buron. Pertemuan diduga terjadi di luar negeri.

Baca juga: Jaksa Pinangki Diduga Bertemu Djoko Tjandra, Mahfud: Segera Proses Pidana

Sebelumnya, Bidang Pengawasan Kejagung telah menyatakan Pinangki terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali pada 2019.

Negara tujuan Pinangki dalam perjalanan tanpa izin tersebut adalah Singapura dan Malaysia. Diduga, dalam salah satu perjalanan ke luar negeri tanpa izin itu, Pinangki bertemu Djoko Tjandra.

Pinangki lalu diberi hukuman disiplin. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilang, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilang, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian

Nasional
Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X