Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

5 Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Kompas.com - 07/08/2020, 16:22 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, triwulan III menjadi momentum bangkitnya perekonomian Indonesia, agar tak tergelincir ke jurang resesi.

Reopening kegiatan perekonomian jelas membawa dampak positif,” kata Chatib, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sejumlah pakar ekonomi pun berpendapat, pembukaan aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengingat hal tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan lima langkah agar perekonomian nasional kembali positif.

Pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Ekonom: Belanja Pemerintah Menjadi Kunci Terhindarnya RI dari Resesi

Langkah tersebut dipilih karena, pada masa krisis akibat pandemi Covid-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus.

“Lewat belanja besar-besaran, permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Airlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin, dan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana.

Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020.

Baca juga: Resesi Bisa Dicegah, Ini Indikator Ekonomi yang Tunjukkan Perbaikan

Ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah, dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit.

Keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi.

Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah Rp 30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara, dan Rp 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah.

Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik.Terbukti hingga Rabu (22/7/2020), penyaluran kredit dari penempatan dana di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) telah dilakukan kepada 518.797 debitur, dengan nilai mencapai Rp 43,5 triliun.

Baca juga: Kalau Kita Kerja Keras, Kemungkinan Lolos dari Resesi Sangat Memungkinkan...

Kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi.

“Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan, terutama untuk sektor padat karya,” kata Airlangga.

Dengan kelima langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif.

Terlebih Lembaga keuangan International Monetary Fund (IMF) memprediksi, pada 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Belum Alami Resesi

Lebih lanjut, IMF memperkirakan pertumbuhan perekonomian dunia sebesar 5,4 persen, dan diikuti proyeksi Bank Dunia sebesar 4,2 persen.

Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi, pertumbuhan ekonomi global akan berkisar di rentang 2,8 persen hingga 5,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com