Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Kompas.com - 06/08/2020, 22:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membantah anggapan pemerintah menerapkan strategi kekebalan komunitas (herd immunity) dalam mengatasi pandemi virus corona.

Ia mengatakan, pemerintah memang tidak memberlakukan karantina wilayah (lockdown) untuk menekan kasus Covid-19. Kendati demikian, Wiku menegaskan, bukan berarti pemerintah menerapkan strategi herd immunity.

Hal itu disampaikan Wiku saat menjawab pertanyaan wartawan, apakah Indonesia menerapakan kebijakan herd immunity dengan tingginya jumlah kasus harian.

Baca juga: Menko Airlangga: Tak Terapkan Lockdown, Ekonomi RI Lebih Baik dari Negara Lain

"Soal herd immunity sebagai kebijakan, jawabannya tidak. Saya menyadari bahwa masyarakat berpandangan bahwa tidak ada lockdown itu berarti mengarah pada herd immunity. Itu salah," kata Wiku saat memberikan keterangan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (6/8/2020).

Wiku menambahkan, pemerintah tentunya memiliki pertimbangan matang untuk tidak menerapkan lockdown.  

Untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, pemerintah lebih memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca juga: Jubir Pemerintah: Kita Tak Gunakan Strategi Herd Immunity untuk Hadapi Covid-19

Herd immunity adalah konsep epidemiologi ketika suatu penyebaran penyakit menular akan terhambat karena sekelompok populasi kebal terhadap penyakit itu.

Kekebalan bisa timbul secara alamiah karena sembuh dari penyakit, imunisasi atau pemberian vaksin.

Namun, karena Covid-19 belum ditemukan vaksinnya, maka jalan menuju herd immunity ditempuh dengan membiarkan sebagian besar penduduk terpapar virus SARS-CoV-2, dengan harapan tubuh membentuk antibodi hingga kebal terhadap virus tersebut.

"Mitigasi Covid ini selalu dilakukan secara hati-hati dan dimonitor, termasuk kebijakan pengetatannya," ucap Wiku.

Baca juga: Skenario Covid-19 sampai 2021, Mendagri: Vaksin hingga Herd Immunity

Adapun pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan lebih dari lima bulan, namun belum ada tanda-tanda penyebaran penyakit yang disebabkan virus corona ini berkurang.

Data pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Hal itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah hingga hari ini, Rabu (6/8/2020).

Baca juga: UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

Berdasarkan data yang masuk hingga Rabu ini pukul 12.00 WIB, diketahui ada penambahan 1.882 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 118.753 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com