Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Kompas.com - 06/08/2020, 20:09 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama mengatakan, pemerintah akan mempercepat pemberian bantuan sosial ke masyarakat.

Hal itu ia katakan terkait kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi minus 5,32 persen. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga.

"Kemensos berupaya melakukan percepatan realisasi bansosnya agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal," kata Asep kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Mendag: APEC Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kontraksi 3,7 Persen

Asep mengatakan, pihaknya juga akan mempercepat pemberian bantuan sosial tunai (BST) dengan sasar 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran itu dipercepat dengan menggunakan strategi salur melalui Kantor Pos, Komunitas, dan antar langsung ke KPM.

"Sehingga KPM akan lebih cepat memanfaatkan bansosnya, pemanfaatan bansos di tingkat masyarakat pada akhirnya akan berdampak pula terhadap aktivitas ekonomi di tingkat bawah," ujar dia. 

Terkait pemberian bansos yang belum merata, kata Asep, Kemensos akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan berbagai macam masukkan mengenai infomasi penerima.

"Data dan informasi dimaksud nanti diterima Pusdatin, kemudian Pusdatin melakukan analisis dan mengkonsolidasikannya kepada kami," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto ( PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen.

Baca juga: BI: Pertumbuhan Kredit Baru Terindikasi Kontraksi 33,9 Persen di Kuartal II 2020

Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I tahun 1999.

"Kalau melacak kembali pada pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, ini terdalam sejak triwulan I 1999. Pada triwulan I 1999, Indonesia mengalami kontraksi -6,13 persen," kata Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Menakar Kontraksi Ekonomi di Kuartal II 2020...

Menurut pengeluaran, seluruh komponen kompak mengalami pertumbuhan negatif.

Konsumsi rumah tangga terkontraksi 5,51 persen, investasi/PMTB tumbuh negatif 8,61 persen, ekspor terkontraksi 11,66 persen, konsumsi pemerintah negatif 6,90 persen, LNPRT -7,76 persen, dan impor -16,96 persen.

Dari kontraksi 5,32 persen, konsumsi rumah tangga mencatat kontraksi terdalam sebesar -2,96 persen, diikuti investasi -2,73 persen, konsumsi pemerintah -0,53 persen, konsumsi LNPRT -0,10 persen, dan lainnya -1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com