Kompas.com - 03/08/2020, 16:22 WIB
Tersangka mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOTersangka mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dituntut hukuman empat tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

JPU KPK menilai Agustiani bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

"Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. Dua, menyatakan Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," dikutip dari surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan dalam sidang, Senin (3/8/2020).

Dalam pertimbangannya, JPU menyatakan hal yang meringankan bagi Agustiani adalah bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Baca juga: Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Sedangkan, hal yang memberatkan adalah tindakan Agustiani tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kemudian, Agustiani yang juga kader dan mantan caleg PDI-P itu dinilai telah menikmati keuntungan dari perbuatannya, serta perbuatannya berpotensi mencederai hasil Pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

JPU KPK menilai Agustiani bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terbukti menerima uang sebesar 19.000 Dolar Singapura dan 38.350 Dolar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Baca juga: KPK Terus Buru Harun Masiku

Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Atas perbuatannya, Agustiani dinilai melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Wahyu dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan oleh JPU KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Nasional
Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Nasional
Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

Nasional
Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Nasional
Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Nasional
Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Nasional
Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Nasional
KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

Nasional
Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Nasional
Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Nasional
Calon Hakim Agung Aviantara, Pengganjar Koruptor Bank Century dan Pengadaan Al Quran dengan Vonis Berat

Calon Hakim Agung Aviantara, Pengganjar Koruptor Bank Century dan Pengadaan Al Quran dengan Vonis Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X