Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarawan Sebut Flu Spanyol Tewaskan Jutaan Orang di Indonesia karena Penanganan Terlambat

Kompas.com - 30/07/2020, 20:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan Ravando Lie menyebut bahwa sekitar 1918 wilayah Tanah Air ikut dilanda wabah Flu Spanyol.

Namun demikian, kata dia, pada saat itu pemerintah Hindia Belanda terlambat melakukan penanganan. Padahal wabah tersebut telah menjangkiti masyarakat dunia.

"Itu (penanganannya) cukup terlambat karena pada tahun 1920 ketika virus itu sudah mulai tertidur atau mungkin menghilang pada saat itu," kata Ravando di Graha BNPB, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Soal New Normal, Gubernur Maluku Ingatkan Kasus Flu Spanyol

Menurut Ravando, penyebaran wabah Flu Spanyol tak jauh beda dengan pandemi Covid-19 saat ini.

Pada gelombang pertama terjadinya wabah, pemerintah Hindia Belanda tak menghiraukan.

Padahal, saat itu Konsulat Belanda sudah memperingatkan bahwa wabah Flu Spanyol kemungkinan bakal menyebar sampai ke wilayah Hindia Belanda.

Ketika itu, pemerintah Hindia Belanda berpandangan tak ada yang perlu dikhawatirkan dari wabah tersebut karena dinilai tak mematikan dan tidak separah virus influenza yang terjadi akhir abad 19.

Namun kemudian, virus kian menyebar hingga terjadi pandemi gelombang kedua yang membunuh jutaan orang di dunia.

Ketika itu pemerintah Hindia Belanda baru bergerak dengan membentuk komisi influenza yang bertugas menginvestigasi penyebaran dan mengatur turunnya penumpang di jalur-jalur pelabuhan.

Baca juga: Pandemi Flu Spanyol, Wabah 1918 yang Tewaskan 50 Juta Orang

Sebab, diduga kuat berpindahnya massa melalui pelabuhan menjadi sarana utama penyebaran Flu Spanyol.

Melihat sejarah ini, kata Ravando, ada kecenderungan pandemi yang terjadi di Indonesia kerap terulang polanya. Sementara, tidak ada grand design untuk menghadapi pandemi itu sendiri.

"Dalam penangananya itu terlihat bahwa tidak ada grand design dari pemerintah kolonial pada saat itu sehingga segala macam kebijakannya itu terlihat sangat insidentil, ketika wabah itu terjadi baru kebijakan diambil," ujarnya.

"Sebenarnya itu bisa dirumuskan untuk jangka panjangnya," lanjut Kandidat Doktor Sejarah University of Melbourne itu.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Sejarah Wabah dari Universitas Indonesia Syefri Luwis menyebut, informasi tentang wabah Flu Spanyol tak hanya dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga negara-negara dunia.

Sebab, wabah itu terjadi ketika Perang Dunia I. Dikhawatirkan menyebarnya informasi mengenai wabah itu bakal melemahkan tentara yang sedang berperang.

Syefri mengatakan, berdasarkan sejumlah penelitian, korban meninggal akibat wabah ini berkisar antara 20 hingga 100 juta orang.

"Dan (di) Hindia Belanda saat itu penelitian kami jumlah korban 1,5 juta orang. Tapi ada penelitian terbaru menyebutkan untuk Jawa dan Madura saja itu kurang lebih 4,37 juta jiwa," ujarnya.

Menurut Syefri, saat itu Pulau Jawa menjadi epicentrum wabah lantaran penduduknya sangat padat dibanding pulau-pulau lain.

Baca juga: Hidup di Masa Flu Spanyol, Pasien 106 Tahun Ini Selamat dari Covid-19

Di saat yang bersamaan, para pengusaha memaksa masuk ke wilayah Hindia Belanda dengan menggunakan kapal laut. Padahal, jalur laut disinyalir menjadi penyebar wabah.

Terjadi pula pertentangan antara para donter dan direktur kehakiman yang mana dokter melalui dinas kesehatan meminta orang tak membuat kerumunan guna mencegah penularan virus, sedangkan direktur kehakiman menentang hal tersebut.

"Itulah yang membuat ternyata penyakit bisa menyebar dengan sangat cepat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com