Kemenlu: 50 WNI Jamaah Tabligh yang Terjerat Hukum di India Pulang ke Tanah Air

Kompas.com - 30/07/2020, 19:52 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, sebanyak 50 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Jamaah Tabligh di India sudah bebas dari penjara setelah terjerat kasus hukum.

Kata dia, 50 WNI tersebut telah pulang ke Tanah Air.

"Sehingga dari total 751 Jamaah Tablig yang awalnya kita tangani 50 telah kembali ke Indonesia," kata Judha melalui telekonferensi, Kamis (30/7/2020).

Kendati demikian, Judha menegaskan pihaknya akan terus mendampingi para WNI Jamaah Tabligh. Sehingga, lanjut dia, akan semakin banyak yang bisa dipulangkan.

Baca juga: Menlu: RI Layangkan Surat ke India, Minta WNI Jamaah Tabligh Bisa Pulang ke Tanah Air

"Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan kita akan terus melakukan pendampingan melakukan memfasilitasi agar saudara-saudara kita Jamaah Tablig bisa kembali ke Indonesia," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga negara Indonesia yang menjadi anggota Jamaah Tabligh menjalani proses persidangan secara maraton di India.

Judha Nugraha mengungkapkan, ada 436 WNI yang disidang dalam kurun waktu tiga hari.

"Pada 14 Juli sudah disidangkan 150 WNI, lalu pada tanggal 15 Juli ada 197, dan pada tanggal 16 Juli sebanyak 89 WNI, kata Judha dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (17/7/2020).

Menurut Judha, dalam proses persidangan, dakwaan yang disangkakan kepada WNI antara lain terkait dengan pelanggaraan visa.

Kemudian, pelanggaran ketentuan kekarantinaan dan pelanggaran terkait penanganan bencana.

Baca juga: 436 WNI Jamaah Tabligh di India Jalani Sidang Pelanggaran Visa dan Karantina

Dalam proses tersebut mayoritas WNI mengaku melakukan pelanggaran, namun tidak ada niat atau indikasi untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Judha menyebutkan bahwa hingga saat ini hakim belum memutus kasus dugaan pelanggaran ini. Sehingga, belum dapat diketahui sanksi yang akan dijatuhkan ke para pelanggar.

"Namun berdasarkan rujukan beberapa kasus yang sudah disidangkan sebelumnya, untuk (anggota) Jamaah Tabligh yang berasal dari negara lain rata-rata akan dikenakan denda sebesar 5000 hingga 10.000 rupee," ucap Judha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

Nasional
Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Nasional
Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Nasional
Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Nasional
KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

Nasional
KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

Nasional
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Nasional
Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Nasional
Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Nasional
Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Nasional
Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Nasional
Titah Jokowi kepada Ribuan Relawan hingga Sinyal Capres Pilihannya

Titah Jokowi kepada Ribuan Relawan hingga Sinyal Capres Pilihannya

Nasional
Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Nasional
Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.