Kompas.com - 28/07/2020, 10:09 WIB
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIAnggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan, gagasan penggunaan hak angket untuk mengusut buron Kejaksaan Agung, Djoko S Tjandra, sudah sempat tercetus dalam rapat bersama Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Arsul, anggota Komisi III memiliki kesamaan pandangan terkait pelarian Djoko Tjandra yang merupakan terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali.

"Dari awal, kami di Komisi III sudah memandang bahwa kasus ini menampar aparatur penegak hukum kita, karenanya ada yang mengusulkan adanya Pansus Angket," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Komisi III Berencana Bentuk Pansus Buronan

Namun, ide soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket itu belum disepakati.

Arsul mengatakan, Komisi III akan memutuskannya setelah menggelar rapat gabungan bersama Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham.

"Kalau menurut pandangan saya, Komisi III perlu rapat dengar pendapat dulu secara gabungan dengan Polri, Kejaksaan, Kemenkumham untuk mengetahui apa yang telah mereka kerjakan masing-masing dalam rangka menyelidiki kasus Djoko Tjandra ini," ujarnya.

Menurut Arsul, Komisi III perlu mengetahui sejauh mana komitmen dan kinerja ketiga lembaga tersebut dalam menuntaskan kasus Djoko Tjandra.

Baca juga: Kejagung Periksa Pejabatnya yang Diduga Bantu Pelarian Djoko Tjandra

Ia pun berharap penuntasan kasus ini tidak sekadar dengan pemberian sanksi etik dan admistratif terhadap para pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Tetapi juga dituntaskan juga proses hukum secara pidananya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh dan tidak melindungi siapapun yang terindikasi terlibat," kata Arsul.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut pelarian buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

"ICW mendesak DPR RI menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Sabtu (25/7/2020).

Baca juga: Surat Jalan Djoko Tjandra Antarkan Brigjen Prasetijo ke Status Tersangka...

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X