Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I: RUU PDP Ditargetkan Rampung Oktober 2020

Kompas.com - 28/07/2020, 13:34 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR, Farah Puteri Nahlia mengatakan, RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) ditargetkan rampung dalam beberapa bulan mendatang.

RUU PDP saat ini masih tercatat sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

"Harapan kami sebagai Prolenas Prioritas 2020, RUU Pelindungan Data Pribadi ini bisa segera rampng di bulan Oktober nanti," kata Farah dalam diskusi daring "RUU Pelindungan Data Pribadi: Antara Kebebasan dan Keamanan", Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Anggota Komisi I: Data Pribadi Jadi Aset yang Lebih Berharga dari Minyak

Ia menjelaskan, saat ini pembahasan RUU PDP di DPR masih terus berjalan. Namun, memang ada kendala akibat pandemi Covid-19 sehingga pembahasan melambat.

Farah mengatakan, DPR membuka ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat, termasuk para akademisi dan pakar, menyampaikan masukan terhadap RUU PDP.

"Kami rasa butuh mendengarkan apa saja masukan dari teman-teman kira-kira UU PDP yang teman-teman mau seperti apa," kata Farah.

"Sehingga teman-teman merasa aman bahwa ketika main internet, ketika teman-teman harus input data secara online dan teman-teman punya kebebasan untuk nge-share informasi teman-temand ke media sosial," ujarnya.

Baca juga: Sanksi Pidana di RUU Perlindungan Data Pribadi Diminta Dihapus

Selanjutnya, Farah mengatakan DPR juga menginginkan adanya RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) sebagai pelengkap RUU PDP.

RUU KKS sendiri diketahui merupakan RUU yang diusulkan DPR pada periode lalu, tetapi tidak berlanjut karena tak kunjung mendapatkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

"Harapan kami biar kebebasan dan keamanan di dunia maya ini bisa lebih terjamin bukan hanya dengan RUU PDP, tapi ke depannya mungkin bahwa akan disusul dengan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber," ujar dia.

"Sehingga ketika Indonesia sudah punya UU PDP dan UU KKS maka nanti ruang maya kita ini sudah jelas batasannya seperti apa," kata Farah.

Baca juga: Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com