Anggota Komisi I: Data Pribadi Jadi Aset yang Lebih Berharga dari Minyak

Kompas.com - 28/07/2020, 11:36 WIB
Ilustrasi data SHUTTERSTOCKIlustrasi data

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR, Farah Puteri Nahlia mengatakan, RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bakal menghadirkan pengaturan pelindungan aset informasi warga negara secara terukur.

Menurut Farah, dengan pelindungan dan pengelolaan data yang baik, RUU PDP dapat menguntungkan Indonesia, khususnya di bidang investasi.

Ia membandingkannya dengan negara Jepang yang saat ini memiliki aturan pelindungan data yang memadai berdasarkan standar General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa.

"Dari Jepang kita berkaca ada banyak keuntungan (RUU PDP) bagi negara tersebut, salah satunya dalam mendatangkan investor. Jadi ke depan Indonesia diharapkan bisa seperti Jepang, yang dulu juga tidak sepopuler Indonesia tetapi sekarang punya bonus demografi dan punya UU PDP," kata Farah dalam diskusi daring " RUU Pelindungan Data Pribadi: Antara Kebebasan dan Keamanan", Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Digital Tingkatkan Risiko Kebocoran Data Pribadi

Farah mengatakan, informasi pribadi kini menjadi aset yang bahkan lebih berharga daripada sumber daya minyak.

Menurut dia, hal ini pula yang menjadi tujuan RUU PDP melindungi data pribadi warga negara.

"PDP ini juga melindungi aset informasi yang saat ini katanya lebih berharga daripada minyak. Ini menjadi primadonanya ekonomi dunia," ucap dia. 

Karena itu, dia menegaskan, pelindungan data pribadi warga negara saat ini menjadi penting demi peningkatan inovasi ekonomi dan digital.

Baca juga: Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Farah menyebut, pelindungan data pribadi telah menjadi syarat dalam agenda perdagangan dunia.

"Dengan pengelolaan data yang baik, inovasi ekonomi dan digital pun akhirnya akan berkembang pesat karena hak semua orang terukur dan terlindungi, termasuk dalam segi bisnis," kata Farah.

"Dengan adanya UU PDP ini Indonesia akan menjalankan interaksi antarbangsa, karena PDP sudah jadi agenda dan syarat perdagangan dunia," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X