Waspada! Kantor Jadi Arena Penularan Covid-19 di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 100.303 orang dalam kurun waktu enam bulan sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret lalu.

Angka ini merupakan akumulasi dari penambahan 1.525 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir hingga Senin (27/7/2020).

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perkantoran kini menjadi salah satu klaster penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia.

"Sekarang marak perkantoran di mana ada kenaikan kasus dari klaster perkantoran," kata Wiku melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (27/7/2020).

"Selain itu di antaranya pasar, pesantren, transmisi lokal, fasilitas kesehatan, dan acara seminar, mal, perkantoran, dan tempat ibadah," lanjut Wiku.

Baca juga: 440 Karyawan di 68 Perkantoran Jakarta Terpapar Covid-19

Kantor yang tercatat menjadi klaster penularan Covid-19, antara lain, pabrik PT Unilever Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemudian salah satu perusahaan Hitachi di Karawang, Jawa Barat.

Terakhir, kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta diliburkan setelah 14 hari terhitung mulai 22 Juli sampai 4 Agustus 2020.

Kantor RRI diliburkan karena ada tiga karyawannya yang positif Covid-19.

Oleh karena itu, Wiku meminta semua pihak bersikap waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Ia pun meminta Satgas Covid-19 di seluruh daerah turut mendisiplinkan kantor dan lembaga agar menjalankan kebijakan sif sehingga tak ada penumpukan orang saat jam kerja.

Baca juga: Pemerintah Sebut Perkantoran Jadi Klaster Baru Penyumbang Kasus Covid-19

"Hal-hal seperti ini yang terjadi perlu kerja sama Satgas daerah dan operator dari fasilitas-fasilitas ini agar betul-betul monitoring dan evaluasi," tutur Wiku.

"Kalau ada peningkatan kasus berarti ada yang tidak sempurna pelaksanaannya mohon petugas dikerahkan mendisiplinkan warga atau orang yang bekerja di situ karena untuk inilah kita kerja sama menekan kasus sehingga klaster ini (perkantoran) tidak menonjol lagi," lanjut dia.

Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga menyebut, perkantoran dan komunitas menjadi tempat rawan penularan.

"Dari temuan kita dengan testing, aktivitas di perkantoran dan komunitas warga jadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran," ujar Anies dalam video yang diunggah pada Akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (25/7/2020).

Kedua tempat tersebut menjadi rawan karena memang banyak orang yang berada dalam satu lokasi yang sama.

Anies pun meminta warga bisa saling menegur apabila ada orang yang tak menerapkan protokol Covid-19 di tempat umum.

Baca juga: Perkantoran Jadi Klaster Baru Covid-19, Apa yang Harus Dilakukan?

"Harus saling ingatkan, jangan pernah ragu tegur sesama kita yang mungkin lalai tidak jalankan protokol kesehatan, misalnya gunakan masker kapanpun di mana pun, cuci tangan serutin mungkin, jaga jarak satu hingga dua meter itu prinsip sederhana," kata dia.

Waktu Kerja

Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengaku sudah berulangkali mengingatkan para pimpinan lembaga untuk memberlakukan waktu kerja sesuai protokol Covid-19.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

"Perkantoran sudah kita ingatkan agar seluruh perkantoran menaati pembagian kerja dua shift pagi 07.00-07.30 WIB dan kembali pada 15.00-15.30 WIB dan shift kedua. pada 10.00-10.30 WIB dan kembali 18.00-18.30 WIB," kata Doni usai rapat bersama Presiden Joko Widodo secara daring, Senin (27/7/2020).

"Kalau ini dipatuhi berarti jumlah karyawan atau pegawai di kantor setengah dari jumlah yang ada," lanjut dia.

Ia juga meminta para pimpinan lembaga dan perusahaan agar tak memberlakukan shift kerja di kantor bagi pegawai yang memiliki penyakit komorbid, sebab dapat membahayakan nyawa mereka jika tertular Covid-19.

Baca juga: Wagub DKI: Klaster Covid-19 di Perkantoran karena Tak Patuh Protokol Kesehatan

Doni meminta pegawai dengan penyakit komorbid tetap diperbolehkan bekerja dari rumah agar mereka selamat.

"Seluruh pimpinan kementerian dan lembaga dan swasta agar mereka yang rentan tidak dulu diberi kewajiban ke kantor termasuk lansia dan komorbid, yakni penderita hepatitis, jantung, ginjal dan penyakit pernafasan lain," papar Doni.

"Kalau bisa melindungi sebagian besar keluarga kita karena 85 persen kematian karena komorbid," lanjut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.

Disarankan WFH

Melihat penambahan kasus Covid-19 di Indonesia, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengingatkan, pemerintah perlu mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.

Menurutnya, kantor di sektor non-esensial sebaiknya ditutup dan menerapkan kembali work from home (WFH) sampai akhir tahun, termasuk sektor pendidikan.

"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia, kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Kantor dan Sekolah Harus Tutup Sampai Akhir Tahun, Tak Ada Pilihan untuk Indonesia

Dicky juga memberikan catatan, penutupan kantor non-esensial dan sekolah harus dilakukan secara serentak dengan kedisiplinan penuh dari masyarakat.

Sebab, Indonesia tak mungkin menerapkan kembali penguncian atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak besar pada ekonomi negara.

Karena itu, hal yang paling penting saat ini menurut Dicky adalah mencegah kasus-kasus klaster seperti perkantoran dengan penerapan WFH.

"Prioritas selama masa rawan pandemi ini harus WFH dulu," lanjut dia.

Menurut dia, penularan Covid-19 melalui mikrodroplet membuat potensi infeksi di indoor dua puluh kali lebih besar dibandingkan dari outdoor.

"Penularan di kantor yang indoor ini dua puluh kali lebih besar daripada outdoor. Kondisi inilah yang membuat orang-orang di dalam gedung sangat rawan," papar dia.

Baca juga: Perkantoran di Jakarta Harus Ditutup Selama 3 Hari bila Ada Karyawan Positif Covid-19

"Di Australia, 80 persen kasusnya berasal dari klaster perkantoran. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita di Indonesia," tambah dia.

Dicky juga menyoroti banyaknya institusi yang mengadakan kegiatan bersepeda secara bergelombol tanpa menggunakan masker.

Ia mengatakan, pimpinan perusahaan yang mengabaikan protokol kesehatan karena meyakini bahwa virus corona bukan ancaman serius, juga patut diwaspadai.

Padahal, lanjut Dicky, pandemi Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang dan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Masalah ini masih menajadi PR bersama kita karena banyak sekali orang-orang terutama yang punya wewenang ini stafnya harus masuk karena disuruh pimpinannya," ujar dia.