Kompas.com - 28/07/2020, 08:06 WIB
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).  Johnny tiba di Istana sekitar pukul 15.25. KOMPAS.com/IhsanuddinSekjen Partai Nasdem Johnny G Platte merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Johnny tiba di Istana sekitar pukul 15.25.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Platte membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Nasdem tak mengusung iparnya, Wahyu Purwanto, pada Pilkada Gunungkidul.

Menurut Johnny, permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Dapat saya konfirmasi bahwa betul ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem yang akhirnya menetapkan tidak melanjutkan pencalonan Pak WP dalam Pilkada Gunungkidul," kata Johnny kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Johnny enggan mengungkapkan secara rinci alasan Presiden Jokowi meminta Nasdem tak mengusung iparnya.

Baca juga: Diminta Jokowi, Sang Ipar Mundur dari Pencalonan Bupati dan Relawan Menangis

Johnny hanya menyebutkan bahwa faktor kekerabatan yang menjadi salah satu pemicunya.

"Ada banyak alasannya, termasuk mempertimbangkan faktor kekerabatan," kata Johnny.

Johnny memastikan, sebagai partai politik pengusung dan pendukung Presiden Jokowi sejak 2014, Nasdem sangat menghargai masukan yang disampaikan oleh politisi PDI-P itu.

Nasdem pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan Wahyu Purwanto.

Diberitakan, ipar Presiden Joko Widodo bernama Wahyu Purwanto menyatakan mundur dari pencalonan bupati Gunungkidul, Yogyakarta, melalui Partai Nasdem.

Menurut Wahyu, langkah ini sesuai dengan permintaan Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar arah kegiatan selama ini diubah menjadi kegiatan sosial.

Baca juga: Tepis Isu Dinasti Politik, PDI-P: Gibran Berkompetisi di Internal Partai

"Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh melihat potensi saya yang tidak di politik barangkali," kata Wahyu Purwanto saat menggelar pertemuan dengan relawan di Siyono, Kapanewon Playen, Minggu (26/7/2020).

Hal itu dibenarkan Ketua DPW Nasdem DIY Subardi di hadapan relawan Wahyu Purwanto.

Menurut Bardi, perpindahan dari politik ke sosial atas permintaan keluarga itu bukan isapan jempol atau isu semata.

"Pak Jokowi itu menemui langsung Pak Surya Paloh sebagai ketua umum (Partai Nasdem). Mengharap dengan sangat, memohon dengan sangat agar Pak Wahyu jangan direkomendasikan, jangan dijadikan di politik, karena di keluarga butuh untuk kegiatan sosial," ucapnya.

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri

Untuk diketahui, perjalanan politik Wahyu Purwanto dimulai saat maju menjadi calon wakil bupati mendampingi Subardi, seorang pengusaha, pada Pilkada 2015. Namun, pasangan itu kalah dengan pasangan Badingah-Immawan Wahyudi.

Saat itu, Wahyu yang masih menjadi Rektor Universitas Gunung Kidul itu diusung Gerindra, PKS, Demokrat, dan PKB.

Tahun 2020, Wahyu berniat maju bupati mendaftar ke Partai Nasdem bersama sembilan orang lainnya.

Untuk memuluskan jalannya dalam dunia politik, Wahyu masuk sebagai Dewan Pakar DPW Nasdem DIY. Bahkan, ia sudah memiliki relawan yang diberi nama "Ponco Manggolo" yang diklaimnya sampai tingkat padukuhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Nasional
PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

Nasional
6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

Nasional
KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

Nasional
Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Nasional
Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Nasional
Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Nasional
Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Nasional
Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Nasional
Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Nasional
Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Nasional
Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Nasional
Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.