Sekjen Nasdem Benarkan Jokowi Minta Surya Paloh Tak Usung Iparnya pada Pilkada

Kompas.com - 28/07/2020, 08:06 WIB
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).  Johnny tiba di Istana sekitar pukul 15.25. KOMPAS.com/IhsanuddinSekjen Partai Nasdem Johnny G Platte merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Johnny tiba di Istana sekitar pukul 15.25.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Platte membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Nasdem tak mengusung iparnya, Wahyu Purwanto, pada Pilkada Gunungkidul.

Menurut Johnny, permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Dapat saya konfirmasi bahwa betul ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem yang akhirnya menetapkan tidak melanjutkan pencalonan Pak WP dalam Pilkada Gunungkidul," kata Johnny kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Johnny enggan mengungkapkan secara rinci alasan Presiden Jokowi meminta Nasdem tak mengusung iparnya.

Baca juga: Diminta Jokowi, Sang Ipar Mundur dari Pencalonan Bupati dan Relawan Menangis

Johnny hanya menyebutkan bahwa faktor kekerabatan yang menjadi salah satu pemicunya.

"Ada banyak alasannya, termasuk mempertimbangkan faktor kekerabatan," kata Johnny.

Johnny memastikan, sebagai partai politik pengusung dan pendukung Presiden Jokowi sejak 2014, Nasdem sangat menghargai masukan yang disampaikan oleh politisi PDI-P itu.

Nasdem pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan Wahyu Purwanto.

Diberitakan, ipar Presiden Joko Widodo bernama Wahyu Purwanto menyatakan mundur dari pencalonan bupati Gunungkidul, Yogyakarta, melalui Partai Nasdem.

Menurut Wahyu, langkah ini sesuai dengan permintaan Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar arah kegiatan selama ini diubah menjadi kegiatan sosial.

Baca juga: Tepis Isu Dinasti Politik, PDI-P: Gibran Berkompetisi di Internal Partai

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Nasional
Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Nasional
Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Nasional
Pengamat Duga Moeldoko hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Pengamat Duga Moeldoko hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Nasional
Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Nasional
Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Nasional
Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Nasional
KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Nasional
Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X