Pemerintah Berencana Buka Sekolah di Luar Zona Hijau, Pengamat: Kebijakan Fatal

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ( JJPI) Ubaid Matarji menyoroti kebijakan pemerintah yang berniat membuka sekolah di luar zona hijau.

Menurut Ubaid, pemerintah sedang kebingungan menyiasati pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Membuka sekolah dinilai menjadi cara yang mudah untuk dilakukan, tetapi fatal karena rawan penyebaran Covid-19.

“Tampaknya memang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, cara yang mudah ya dibuka saja, tetapi ini menurut saya kebijakan yang fatal. Karena sekarang saja sudah banyak sekolah dan juga pesantren yang baru buka lalu Covid-19 menyebar di sana,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Beri Izin Sekolah Tatap Muka di Luar Zona Hijau

Ia menyoroti banyaknya warga yang menginginkan untuk dikeluarkannya kurikulum pandemi.

Oleh karena itu, kata Ubaid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharunya mengeluarkan kurikulum pandemi.

“Semua kalangan mendesak adanya kurikulum pandemi, tetapi pemerintah bergeming. Kemendikbud jangan terus tutup mata dan telinga, saatnya mendengarkan aspirasi warga,” kata Ubaid.

Menurut Ubaid, pemerintah jangan terburu-buru untuk membuka sekolah secara tatap muka.

Sebab, pembukaan sekolah tatap muka dinilai dapat menimbulkan kerumunan yang berbahaya terhadap penyebaran Covid-19.

“Harusnya yang belum hijau jangan buru-buru dibuka. Pastikan situasinya aman. Karena kerumunan di sekolah itu sangat rentan terhadap penyebaran virus,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ini.

“Pembelajaran jarak jauh harus dimaksimalkan dengan reformulasi kurikulum saat pandemi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, pemerintah akan memberi izin penyelenggaraan sekolah tatap muka di luar zona hijau Covid-19.

Baca juga: Survei Cyrus Network: 54,1 Persen Responden Sangat Setuju Sekolah Dibuka Kembali

Menurut Doni, pemberian izin ini akan segera diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah. Dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni dalam jumpa pers usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).

Namun, Doni menegaskan bahwa sekolah tatap muka di luar zona hijau ini harus digelar secara terbatas.

Artinya, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas juga dibatasi. Durasi belajar di kelas juga dipersingkat.

Doni menyebutkan, belajar jarak jauh yang diterapkan saat ini memang efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

Di sisi lain, banyak siswa di daerah yang kesulitan dalam belajar jarak jauh karena sulitnya sinyal internet.